Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengawasi penerapan karantina di hotel yang banyak dikeluhkan masyarakat, baik terkait besarnya biaya maupun fasilitas yang disediakan.
"Pelaksanaan karantina di hotel untuk masyarakat yang baru kembali dari luar negeri harus diawasi pemerintah. Satgas Covid-19 tidak boleh lepas tangan dan menutup mata atas keluhan masyarakat," kata Netty di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2022.
Menurut dia, buruknya fasilitas dan pelayanan hotel tempat untuk karantina sudah cukup banyak dikeluhkan masyarakat, bahkan juga dikeluhkan oleh warga negara asing (WNA).
"Jika tidak segera ditangani, hal ini tentunya akan mencoreng wajah negara di mata internasional. Pengawasan ini harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan haknya yang setimpal dengan biaya yang dikeluarkan. Fasilitas dan pelayanan hotel harus layak dan memadai sebagai tempat tinggal sementara. Jangan sampai mahal biaya namun minim fasilitas," ujarnya.
Bahkan dengan masa karantina 7-10 hari, kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, fasilitas hotel untuk karantina itu seharusnya lebih bagus dibandingkan hotel biasa di kelas yang sama agar masyarakat merasa nyaman dan tidak stres.
Oleh sebab itu, dia menyarankan pemerintah untuk menentukan batasan biaya karantina di hotel.
"Lakukan koordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atau pihak lain. Karantina kan bukan rekreasi mencari kesenangan, tapi bentuk tanggung jawab warga negara untuk mencegah penyebaran pandemi. Jadi, pemerintah harus membantu dengan memberi kemudahan dan harga yang wajar," tuturnya.
Dia juga meminta pemerintah agar memastikan prokes karantina berjalan efektif guna mengendalikan transmisi Covid-19, khususnya Omicron yang sedang melonjak di luar negeri.
"Jangan ada lagi orang yang lolos atau keluar dari karantina padahal statusnya terinfeksi," katanya.
Lebih lanjut, pemerintah juga disarankan memberikan penjelasan kepada publik alasan di balik adanya karantina yang 5, 7 dan 10 hari.
"Ini kan perlu ada penjelasannya secara resmi dari pemerintah, agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan menaruh curiga. Jelaskan secara saintifik agar publik paham dan punya trust terhadap kebijakan karantina yang diambil," ujarnya.
"Pemerintah harus jelaskan juga penanganan varian Omicron yang akan dilakukan. Varian Omicron ini tentu berbeda dengan varian sebelumnya, oleh karena itu jangan dipukul rata dalam penanganannya. Jadikan penanganan delta beberapa waktu lalu sebagai pertimbangan dan evaluasi untuk penanganan varian Omicron saat ini," ucap Netty menambahkan.[]
