Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi mengesahkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030.
Pengesahan ini didasarkan pada hasil Kongres VI PDIP yang diselenggarakan di Bali pada 1-2 Agustus lalu.
Pada Kamis, 11 September 2025, sejumlah pengurus DPP PDIP yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto mengunjungi kantor Kemenkumham untuk menerima dokumen pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas.
Pihak PDIP menerima dua dokumen penting, yakni SK Menteri Hukum Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan AD ART PDIP, dan SK Nomor M.HH-13.AH.11.02 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPP PDIP masa bakti 2025-2030.
Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan bahwa proses pengesahan berjalan cukup cepat.
"Dua pekan sebelumnya, PDIP telah mendaftarkan secara online keputusan Kongres ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU)," ungkapnya.
Pareira menambahkan bahwa sepekan kemudian, Dirjen AHU mengabarkan berkas sudah diproses dan SK sudah terbit.
"Pak Sekjen mengucapkan terima kasih atas pengesahan SK pengurus yang relatif dalam waktu singkat. Beliau mengapresiasi sistem online di Kemenkum sehingga mempercepat proses pengesahan," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR tersebut.
Dengan diserahkannya SK Menteri Hukum, kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030 kini telah sah secara hukum. Megawati Soekarnoputri tetap memimpin partai sebagai Ketua Umum, didampingi 29 Ketua Bidang yang membawahi berbagai sektor strategis.
Beberapa nama penting dalam struktur kepengurusan baru ini antara lain Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dipercaya memimpin Bidang Perekonomian.
Di posisi Sekretariat, Hasto Kristiyanto tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, dibantu lima Wakil Sekretaris Jenderal yang membawahi bidang internal, pemerintahan, kerakyatan, komunikasi, dan kesekretariatan. Sementara untuk Bendahara Umum dijabat oleh Olly Dondokambey dengan dua wakil bendahara.
Pengesahan struktur kepengurusan ini menjadi langkah penting PDIP dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan politik ke depan, termasuk persiapan menuju Pemilu 2029.[]
