Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menutup rapat kerja nasional (rakernas) ke-3 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta pada Kamis, 8 Juni 2023.

Rakernas berlangsung sejak 6-8 Juni 2023 dengan tema fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.

Sebanyak 51 rekomendasi internal dan 17 rekomendasi eksternal dihasilkan dalam rakernas tersebut.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani diberi tugas membacakan 17 rekomendasi eksternal rakernas ke-3 PDIP.

1. Mengapresiasi badan PBB Unesco yang menjadikan tiga pidato Presiden Soekarno sebagai memory of the world, yakni pidato di depan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955.

Pidato pada Sidang Umum PBB pada 1960 berjudul To Build the World a New dan pidato KTT Non Blok I di Beograd 1961 sebagai Tiga Tinta Emas mewarnai pemikiran, sosial, politik, dan ekonomi internasional pada abad ke-20.

2. Rakernas PDIP mendukung sepenuhnya upaya Presiden Jokowi dalam mengambil inisiatif perdamaian dunia, seperti perang Rusia-Ukraina, dll. 

Pelaksanaan politik bebas aktif dan legitimasi kepemimpinan Indonesia, termasuk keberhasilan G20 dan keketuaan Asean menjadi modal yang sangat penting.

3. Mendorong pemerintah untuk memperkuat Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas sebagai pusat penggemblengan calon pemimpin bangsa atas cara pandang Geopolitik Bung Karno. 

4. Mendukung sepenuhnya Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi "Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara". 

Tiga pilar partai di PDIP, yakni struktural, legislatif, dan eksekutif partai, bergotong-royong dan menggunakan seluruh kebijakan politik partai guna menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana ditargetkan oleh Pemerintah pada 2024. 

5. Menegaskan bahwa visi, misi, dan agenda strategis calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan menempatkan skala prioritas terpenting pada upaya memberantas kemiskinan dan tengkes (stunting), meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), mewujudkan keadilan dan kemakmuran secara progresif, mempercepat kemajuan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi, serta menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama kemajuan bangsa.

6. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mempercepat redistribusi aset negara bagi pergerakan perekonomian rakyat, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, serta mempercepat pemerataan kesejahteraan sebagaimana ditegaskan di dalam UUD NRI 1945 Pasal 33. 

7. Menegaskan pentingnya pendidikan budi pekerti, nation and character building, dan membangunkan spirit sebagai bangsa pelopor, produktif, dan berprestasi terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, riset, inovasi, dan kemampuan membangun mata rantai produksi nasional yang berdaya saing. 

BACA JUGA: Rakernas PDIP, Diundang Sejumlah Kepala Daerah yang Diperintah Memerangi Kemiskinan

8. Rakernas III mendorong peningkatan prestasi olahraga nasional yang menjadi lambang supremasi dan identitas bangsa. 

Rakernas mendorong pengembangan sport science, pusat pelatihan, dan ekosistem olahraga, sistem rekrutmen dan pembinaan dari dini, termasuk mengirimkan anak bangsa untuk berlatih di luar negeri. 

9. Mendorong upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan energi dengan mengedepankan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial yang berbasis pada riset dan inovasi, termasuk mendorong pendayagunaan seluruh potensi kelautan sebagai jalan kemakmuran bangsa di masa depan. 

Rakernas merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global serta dampaknya terhadap ekosistem alam dan kehidupan umat manusia. 

10. Mendorong pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, pelatihan, serta riset dan inovasi untuk memanfaatkan potensi keunggulan bonus demografi sebagai lompatan kemajuan untuk menghadirkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan dunia yang maju, adil, dan makmur. 

11. PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja dan hasil-hasil pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode, dan menegaskan kesinambungan kepemimpinan, program, dan legacy dari Presiden Joko Widodo dan tidak hanya terbatas pada pemindahan Ibu Kota Negara, hilirisasi industri, pembangunan koridor strategis dan konektografi melalui infrastruktur, serta mempercepat kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dengan memanfaatkan bonus demografi, dan terus memperjuangkan kepemimpinan Indonesia bagi Dunia. 

Seluruh komitmen keberlangsungan kepemimpinan tersebut akan dilaksanakan oleh PDI Perjuangan dan Presiden terpilih dari Partai. 

12. Menegaskan bahwa Pemilu 2024 merupakan momentum sangat penting bagi transisi kekuasaan secara demokratis melalui Pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, aman, dan damai.

Berkaitan dengan hal tersebut, PDI Perjuangan terus berjuang sebagai kekuatan pemersatu dengan menghadirkan kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penuh dengan narasi kemajuan, serta menegaskan pentingnya kesinambungan keberhasilan Pemerintahan Presiden Jokowi. 

13. PDI Perjuangan bertekad untuk melaksanakan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 21 April 2023 yang menetapkan kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden dan menginstruksikan, kepada seluruh jajaran kader partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, partai politik, dan relawan untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. 

14. Menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi partai. Berkaitan dengan upaya memenangkan Pemilu Legislatif dan calon presiden Ganjar Pranowo, seluruh Tiga Pilar Partai dimulai dari Anak Ranting, Ranting, PAC, DPC, DPD, hingga DPP partai wajib bergerak aktif turun ke bawah menggalang dukungan rakyat dengan cara gotong royong. 

15. Mendukung upaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mendayagunakan seluruh potensi plasma nutfah dan melindunginya dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). 

16. Mendorong desa sebagai pusat kemajuan untuk mewujudkan desa kuat Indonesia bermartabat. Berkaitan dengan hal tersebut, PDI Perjuangan mendorong stabilitas dan kesinambungan pemerintahan desa dengan mengupayakan perubahan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun untuk tiga periode menjadi sembilan tahun untuk dua periode dengan melakukan perubahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

17. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga honorer seperti guru, dosen, bidan dan perawat, penyuluh pertanian dan perikanan, dan lain-lain. []