Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak akan memakai uang negara untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Proyek yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu, menurutnya, menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

“Utang KCIC dibiayai APBN? Saya belum dihubungi untuk masalah itu. Kalau nanti ada pembahasan, akan saya sampaikan dalam jumpa pers mingguan,” kata Purbaya saat Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025. 

Ia menuturkan, sampai saat ini Kementerian Keuangan belum menerima usulan resmi agar APBN menanggung sebagian utang KCIC.

Purbaya menilai Danantara seharusnya mampu mengelola kewajiban tersebut dengan sumber daya sendiri.

“Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri, rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka bisa kelola dari situ, jangan ke kita lagi,” ujarnya.

Purbaya mengingatkan pentingnya batas tegas antara urusan pemerintah dan korporasi. Ia menolak jika proyek yang dikelola secara bisnis justru membebani anggaran negara.

“Jangan kalau untung swasta, kalau rugi pemerintah. Ini harus dipisahkan antara government dan private,” tegasnya.

Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek KCJB yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Opsi pertama, penyertaan modal tambahan kepada KAI. Opsi kedua, penyerahan aset infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung digarap oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra dari China.

Sekitar 75 persen dana proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya merupakan modal dari pemegang saham seperti KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.[]