Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyoroti tanggung jawab negara-negara di dunia untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.
Demikian disampaikan Menlu Retno saat membaca pidato pembukaan Pertemuan Menlu G20 (G20 Foreign Ministers’ Meeting/FMM) di Nusa Dua, Bali, Jumat, 8 Juli 2022.
"Adalah tanggung jawab kita untuk mengakhiri perang dan menyelesaikan perbedaan kita di meja perundingan, bukan di medan perang," kata Retno.
Dari pihak Indonesia, katanya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pemimpin negara serta berpartisipasi dalam sejumlah acara internasional seperti KTT G7 dan KTT BRICS.
Jokowi bahkan melakukan lawatan perdamaian ke Kiev dan Moskow pekan lalu untuk menegaskan kembali inti dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan selalu mengutamakan perdamaian dan kemanusiaan.
Sementara di level menlu, Retno juga aktif berdialog dengan mitra-mitranya untuk menyampaikan pandangan Indonesia serta suara dari negara berkembang yang ikut merasakan dampak krisis pangan dan energi yang dipicu perang di Ukraina.
"Oleh karena itu, marilah kita berusaha sebaik mungkin untuk memperkuat kepercayaan dan saling menghormati, dan menjunjung tinggi semua pondasi dan prinsip yang kita bangun sejak tahun 1945 ketika PBB didirikan," ujarnya.
Piagam PBB mengamanatkan negara-negara anggotanya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa, serta mencapai kerja sama internasional dalam memecahkan masalah internasional.
"Merupakan tanggung jawab kita untuk membangun jembatan, bukannya tembok, untuk mempromosikan kepentingan bersama, bukannya kepentingan pribadi, dan menjadi bagian dari solusi," tuturnya.
Perang antara Rusia dan Ukraina menjadi sorotan dalam FMM G20, yang akan membahas dua isu utama yaitu penguatan multilateralisme serta ketahanan pangan dan energi.
Invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 menuai kecaman dan sanksi dari negara-negara Barat, yang membantu Kiev dengan menyediakan pasokan senjata dan uang.
Konflik tersebut juga memicu kenaikan harga pangan dan energi karena terhambatnya pasokan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam serta larangan impor gas dari Rusia yang diberlakukan sejumlah negara.[]
