Jakarta - Menpan RB Abdullah Azwar Anas belum lama ini mengungkap ke publik ada instansi yang suka bikin rapat abal-abal, diseminasi, studi banding, dan lain sebagainya yang dianggap inefisien dan tidak tepat sasaran.
“Daripada sekadar jadi polemik, lebih baik Pak Azwar Anas buka ke publik, agar ada oto kritik buat masing-masing instansi sekaligus publik bisa mengawasi,” kata Juru bicara sekaligus Ketua DPP PSI, Furqan AMC dalam keterangannya, Selasa, 31 Januari 2023.
Furqan menilai, partisipasi publik mengawasi itu sehat bagi birokrasi dan demokrasi.
“Lagipula undang-undang sudah mewajibkan adanya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur oleh UU no. 14 Tahun 2008,” katanya.
Baca juga: Siap-Siap, Tahun 2023 Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS
Furqan menjelaskan, partisipasi publik mengontrol dan mengawasi tata kelola birokrasi adalah bagian dari Pilar Solidaritas Sosial yang dicanangkan PSI dan itu selaras dengan semangat reformasi birokrasi.
Menteri Azwar Anas sebelumnya menyebut ada instansi yang bukannya mengentaskan kemiskinan, malah sibuk bikin studi banding tentang kemiskinan. Sibuk bikin diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel.
Akibatnya pengentasan kemiskinan tidak maksimal. Jumlah penduduk miskin pada september 2022 bahkan naik menjadi 26,36 juta atau naik 0,20 juta dibandingkan Maret 2022, walau turun 0,14 juta orang dari September 2021.
Presiden Jokowi sendiri padahal sudah tegas memberi arahan bahwa di tengah tantangan fiskal yang ada setiap instansi harus cermat membelanjakan dana, agar setiap rupiah dampaknya optimal. []
