Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas dengan mencopot pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Pertanian.
Pencopotan ini dilakukan secara langsung saat Mentan Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BBP2MP) Tanaman Padi di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu, 12 November 2025.
Tindakan tegas ini diambil setelah Amran menemukan fakta bahwa lahan percobaan negara seluas 300 hektare justru disewakan kepada pihak lain, alih-alih dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian.
Di hadapan jajaran pegawai BBP2MP, Amran menyatakan kemarahannya. "Di lahan kita 300 hektare, tapi disewakan pada orang. Ini tidak benar," tegasnya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat, 14 November 2025.
Dengan tegas, Amran langsung menjatuhkan sanksi di tempat.
"Kita ini punya teknologi, punya alat, punya sumber daya manusia, lahannya ada, tapi malah disewakan kepada orang. Ini tidak benar. Hari ini juga kami copot direkturnya (eselon II) dan eselon tiganya. SK-nya langsung saya serahkan di lapangan," sambung Amran.
Amran mengungkapkan ketidakpuasannya karena dari total 300 hektare lahan, hanya satu hektare yang benar-benar dikelola oleh instansi, sementara 299 hektare lainnya disewakan.
Ia menegaskan bahwa lahan percobaan milik negara harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan dan produksi benih unggul bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Kami minta seluruh BBP2MP se-Indonesia menanam bibit dan benih terbaik. Harus lebih baik daripada lingkungannya. Gunakan teknologi terbaik. Jadilah contoh," pesan Amran. Hasil dari lahan percobaan itu diharapkannya dapat dibagikan secara gratis kepada masyarakat.
Amran memberikan waktu tiga bulan kepada pengelola yang baru untuk membuktikan kinerjanya.
"Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil," tegasnya.
Insiden ini juga menjadi momentum Amran untuk menerapkan budaya kerja barunya yang berorientasi pada hasil di lapangan.
"Model baru sekarang, tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi," lanjutnya.[]
