Jakarta – Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masuk dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Mereka semua mendapatkan jabatan dalam program yang berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PSI.
Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) No. 32 Tahun 2025, kader PSI menempati berbagai posisi, mulai dari Dewan Penasihat Ahli hingga anggota di sejumlah bidang teknis.
Daftar Nama Kader PSI dalam Struktur FOLU Net Sink 2030:
1. Andy Budiman – Wakil Ketua Umum PSI, menjabat sebagai Dewan Penasihat Ahli
2. Suci Mayang Sari – Bendahara Umum PSI, menjabat sebagai Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas
3. Sigit Widodo – Ketua DPP PSI, menjabat sebagai Anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon
4. Kokok Dirgantoro – Ketua DPP PSI, menjabat sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari
5. Endika Fitra Wijaya – Menjabat sebagai Staf Kesekretariatan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari
6. Furqan Amini Chaniago – Menjabat sebagai Anggota Bidang Konservasi
7. Rama Hadi Prasetya – Menjabat sebagai Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon
8. Andi Syaiful Oeding – Menjabat sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut
9. Yus Ariyanto – Menjabat sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut
10. Nurtanti – Menjabat sebagai Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas
Langkah ini menuai kritik lantaran program tersebut dibiayai oleh dana negara, termasuk dari Norwegian Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Dengan posisi yang diisi kader PSI, muncul pertanyaan apakah kebijakan ini berbasis profesionalisme atau sekadar bagi-bagi kursi bagi orang dalam.
Juru Bicara PSI, Agus Mulyono Herlambang, membantah adanya unsur nepotisme. Menurutnya, para kader PSI diangkat untuk membantu administrasi Menteri Kehutanan.
"Kami menjamin kader-kader kami yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas," ujar Agus, Kamis, 6 Maret 2025.
Namun, bocoran Kepmen 32/2025 mengungkap bahwa jabatan dalam program ini dilengkapi dengan honor fantastis.
Dewan Penasihat Ahli menerima Rp 25 juta per bulan, sementara anggota mendapat Rp 20 juta. Bahkan, jabatan penanggung jawab/pengarah bisa mengantongi Rp 50 juta setiap bulan.
Skema ini semakin menegaskan bahwa program lingkungan yang seharusnya berorientasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca kini menjadi ajang bagi-bagi jabatan bagi kader partai.[]
