Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya diperpanjang atau jadwal pemilu diundur. Menurut Bahlil, hal ini untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan.
“Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia yang digelar secara daring, Minggu, 9 Januari 2022.
Bahlil mengatakan saat ini dunia usaha sedang dalam tren pemulihan setelah terdampak pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020 hingga 2021. Untuk itu, momentum pemulihan ini diharapkan tidak terhambat karena stabilitas politik yang tidak berjalan baik.
"Mereka (pelaku dunia usaha) ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya dengan mereka," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan memajukan atau memundurkan jadwal pemilu bukan sesuatu yang diharamkan karena sudah ada sejarahnya di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, kata Bahlil, pada 1997 telah dilakukan pemilu. Namun reformasi pada 1999 membuat pemilu yang seharusnya digelar 2002 dipercepat dan dilaksanakan pada 1999.
"Tinggal kita lihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa, apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid-19, apakah persoalan memulihkan ekonomi, atau mempersoalkannya adalah bagaimana kita memilih kepemimpinan baru lewat pemilu. Ini sekedar tanggapan pribadi saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Burhan (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi)," kata Bahlil.
Seperti diketahui, survei Indikator Politik Indonesia mencatat 31% masyarakat setuju jika masa jabatan Presiden Jokowi ditambah hingga tahun 2027. Sebanyak 32,9% responden kurang setuju dan 25,1% tidak setuju sama sekali dengan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027.
Masyarakat yang setuju berharap agar penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat diselesaikan secara tuntas. Selain itu, tren dukungan Jokowi kembali maju sebagai capres di Pilpres 2024 terus meningkat. Pada September 2021, hanya 27,5% responden yang mendukung Jokowi untuk maju pada periode ketiganya. Namun, dukungan ini meningkat dalam dua survei terakhir, yakni pada November 2021 dengan tingkat dukungan berada pada angka 38,4% dan pada Desember 2021 kembali meningkat menjadi 40%.
Tren peningkatan ini tidak berbeda jauh dengan dukungan publik terhadap perpanjangan masa jabatan presiden untuk tiga periode. Pada September 2021, hanya 23,9% responden yang mendukung wacana masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.
Namun, dalam dua survei terakhir, dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden mengalami peningkatan yang signifikan. Pada November 2021, yang setuju masa jabatan presiden diperpanjang tiga periode naik menjadi 35,6% dan kembali naik pada Desember 2021 menjadi 38,6%.
Meski secara aturan Jokowi sudah tidak bisa lagi manjadi calon presiden pada Pilpres 2024, mayoritas publik masih mendukungnya menjadi capres 2024. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencapai 20,8% atau masih yang tertinggi dibandingkan tokoh-tokoh lain.
Posisi kedua adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan tingkat elektabilitas di angka 13,1%, lalu disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 8,9% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 8,7%.
Sementara tokoh-tokoh lain, elektabilitasnya di bawah angka 2%. Survei ini dilakukan pada 6-11 Desember 2021 terhadap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi.
Sampel ditarik dengan metode multistage random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Survei ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sebanyak plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. []
