Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap dirinya tidak mau intervensi kasus penyaluran bansos beras untuk Program Keluarga Harapan (PKH) 2020 yang kini ditangani KPK.
Menteri yang disebut Risma itu mengungkap hal itu saat menggelar konferensi pers pasca penggeledahan di kantor Kemensos oleh KPK pada Selasa, 23 Mei 2023.
Dia menyebut, selepas KPK melakukan penggeledahan, dirinya ditunjukkan berita acara. Dia tidak membaca secara detail.
"Ada berita acaranya tapi saya nggak baca detail. Saya hanya tahu bahwa itu tahun 2020 kemudian masalah apa masalah penyaluran bansos beras untuk KPM PKH begitu ya, saya nggak baca detail," katanya, Rabu, 24 Mei 2023.
Risma mengaku tak ingin mengetahui secara detail kasus itu. Karena dia ingin lebih fokus pada pekerjaannya.
"Kenapa, saya mending konsentrasi ke pekerjaan saya. Jadi gak mau, apa namanya ikut campur di situ, gitu seperti itu oke, begitu ya," katanya.
Risma sempat mengungkap ada keanehan dalam penyaluran bansos beras tersebut, terutama dari sisi administrasi. "Melihat keanehannya seperti apa, saya juga bingung," katanya.
Menurut Risma, dari yang dia jalani ketika menjadi PNS, hingga menjadi kepala Bappeda memegang anggaran 50 persen, tidak pernah berurusan secara personal dengan para pengusaha yang berusaha mendekatinya.
Risma mengaku paham betul mekanisme administrasi pemerintahan. Dan berangkat dari kejadian kasus ini, dia mudah mengingatkan jajaran Kemensos.
BACA JUGA: Geledah Gedung Kemensos, KPK Sita Sejumlah Dokumen Penting
"Ya, saya senang, terus makanya tadi teman-teman lihat tidak wajah saya apa saya punya beban, saya nggak punya beban. Karena dari awal saya ngomong, jangankan sekarang jadi Menteri Sosial yang mengurusi orang miskin, saya jadi Wali Kota Surabaya pun saya tidak pernah mau itu, bahkan kalau saya ada pengusaha mau ketemu saya, ayo kita rapat bersama-sama, bareng," ungkapnya.
Risma kemudian mengungkap bagaimana underpass Mayjen Sungkono itu diberikan gratis oleh para pengusaha kepada Pemkot Surabaya, di mana uangnya dari pengusaha.
"Kenapa? Karena mereka merasa bahwa selama saya jadi wali kota saya tidak pernah mengurusi mereka. Saya tidak pernah minta. Akhirnya saya diberikan hadiah, apa namanya underpass Mayjen Sungkono itu yang dulu selalu macet sekarang lumayan lancar," bebernya.
"Itu dari pengusaha, saya nggak minta. Mereka yang punya inisiatif itu. Jadi tidak ada niat, makanya saya senang biar temen-temen kemensos juga tahu kalau mereka tidak nurut apa yang saya sampaikan, ya itu akan kejadian itu akan berulang," tukasnya.
Dia kembali menegaskan tidak ada niat untuk melakukan korupsi apalagi sampai menyakiti orang-orang miskin.
"Dapat neraka paling mana kalau saya nangani orang miskin kemudian saya lakukan itu," katanya.
Disebutnya, dalam menjalankan kebijakan dan program penyaluran bansos, dia selalu melibatkan aparat penegak hukum atau APH, seperti KPK, BPKP, Kejaksaan Agung bahkan Bareskrim Polri.
"Jadi kalau ada masalah, saya enak saja misalkan laporan perubahan sosial ini saya tinggal nyerahkan ke teman Bareskrim, kemudian teman-teman APH karena kami rutin monitoring," sebutnya.
Diungkapnya, selalu kalau memutuskan sesuatu yang berubah signifikan maka akan melakukan rapat dengan APH tersebut. []
