Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak jajaran kementerian/lembaga (K/L) pemerintah untuk bersinergi mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan meminimalkan potensi gangguan yang ada.
Demikian disampaikan Moeldoko saat membuka secara daring konsinyering atau konsinyasi yang diinisiasi Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan narasi dan strategi komunikasi publik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 10 Agustus 2022.
"Pelaksanaan Pemilu 2024 penting untuk menjadi perhatian semua pihak. Saya tidak ingin permasalahan pada pemilu sebelumnya terulang lagi. Setidaknya kita harus bisa mengurangi potensi gangguan-gangguan itu karena kita ingin menjadi bangsa yang maju, menjamin pelaksanaan pesta demokrasi dengan baik," kata Moeldoko meneruskan keterangannya di hari pelaksanaan konsinyasi tersebut.
Seruan Moeldoko merujuk pada sejumlah polemik yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019, seperti terkait distribusi logistik pemilu yang tidak tepat sasaran, data pemilih yang belum mutakhir sehingga mengakibatkan banyak orang kehilangan hak pilih, hingga isu beban kerja petugas KPPS yang terlalu berat.
Kemudian, terdapat pula polemik politik uang, peredaran hoaks di media sosial, dan ajakan golput yang kerap terjadi pada pemilu di berbagai tingkatan.
Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan sinergi lintas K/L diharapkan mampu memetakan tantangan-tantangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Kesuksesan pemilu menjadi bagian tak terpisahkan dari peningkatan kualitas dan konsolidasi demokrasi kita. Dikomandoi KSP, konsinyering ini diinisiasi sebagai sarana diskusi antarsesama tim di lingkungan pemerintah. Tujuannya untuk memetakan isu-isu strategis dan tantangan Pemilu 2024 dengan belajar dari perhelatan pemilu sebelumnya," ujarnya.
Konsinyering diharapkan menghasilkan pembentukan gugus tugas Pemilu 2024 sebagai wadah kerja bersama lintas K/L dengan fokus pada penguatan komunikasi publik.
Dia berharap gugus tugas tersebut mampu merumuskan solusi dan rekomendasi menghadapi berbagai isu penyelenggaraan Pemilu 2024.
Konsinyering dihadiri sejumlah perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Agama.
Hadir pula perwakilan dari TNI-Polri, Badan Intelijen Negara, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).[]
