Jakarta - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Jazilul Fawaid mengatakan penundaan Pemilu 2024 hanya bisa terjadi jika mendapatkan dukungan kuat dari rakyat.
Menurut dia, kalau tidak ada kehendak kuat dari rakyat, maka wacana tersebut tidak mungkin terealisasi.
"DPR dan MPR adalah cerminan kehendak rakyat. Kalau wacana ini mendapatkan dukungan rakyat kuat, cukup alasan bagi MPR menjalankan amendemen," kata Jazilul dalam diskusi bertajuk "Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi" di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022.
Baca juga: Jazilul: Banyak Anggota Fraksi PKB Setuju Pemilu Ditunda, Bahkan Ada yang Mau Iuran
Sampai hari ini, kata Jazilul, belum ada satu pun fraksi yang mengusulkan amendemen.
Sejauh ini, menurutnya, hanya ada rekomendasi dari MPR periode sebelumnya untuk membahas mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Jazilul melanjutkan, sampai hari ini masih ada partai yang maju mundur karena masih pada tahap wacana penundaan Pemilu 2024, alias belum sampai pada forum pengambilan keputusan.
Baca juga: Luhut Enggan Buka Big Data Penundaan Pemilu 2024
"Sering partai-partai dalam membahas undang-undang ikut terus. Akan tetapi, pada tahap pengambilan keputusan, tidak setuju," ujarnya.
Jazilul menekankan, usulan penundaan Pemilu 2024 lebih pada memberikan "pintu" usulan kepada partai-partai politik sehingga belum sampai pada pengambilan sikap.
"Jangan-jangan kalau nanti wacana penundaan Pemilu 2024 terus digulirkan, nanti pada tahap pengambilan keputusan resminya, partai-partai setuju," katanya. []
