Siantar - Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani menghadiri Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Zona Dataran Tinggi Tahun 2025 di Hotel Sibayak International, Kabupaten Karo, Selasa, 16 Januari 2024.
Pada kesempatan itu, Susanti mengatakan tahun 2023 merupakan tahun perencanaan pertama kepemimpinannya sebagai wali kota.
Dengan dukungan serta kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Siantar dengan Pemerintah Provinsi Sumut, telah menghasilkan capaian pembangunan menuju ke arah yang lebih baik.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro yang telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain: Siantar berhasil naik peringkat dari predikat tinggi menjadi sangat tinggi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 80,46 poin di tahun 2023, lebih tinggi dari tahun 2022.
Kemudian, untuk tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren yang menurun menjadi 7,24 pada tahun 2023.
"Dan untuk tingkat pengangguran terbuka Kota Pematang Siantar juga berhasil keluar dari peringkat pertama sebagai daerah yang paling tinggi tingkat penganggurannya se-Sumut pada tahun 2022, yaitu 9,36 persen menjadi 8,62 persen di tahun 2023," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menilai kerja sama dan kolaborasi yang baik menunjukkan hasil akhir yang positif. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumut atas dukungannya kepada Pemko Siantar.
Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025, sambungnya, Siantar tetap berkomitmen penuh mendukung pencapaian akselerasi peningkatan kualitas pembangunan Sumut di tahun 2025.
Dia menegaskan, prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumut tahun 2025 juga sangat selaras dengan prioritas Siantar yang disusun demi mewujudkan Siantar yang sehat, sejahtera dan berkualitas, yaitu: Peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.
Berkaitan dengan itu, Susanti menyampaikan bahwa Siantar akan mendukung kegiatan strategis daerah Provinsi Sumut tahun 2025, yakni pembiayaan kontribusi iuran PBI JKN dan PBI Provinsi; pelatihan dan bantuan peralatan bagi UMKM.
Kemudian pelatihan klaster kompetensi bagi pencari kerja; penyusunan detail engineering design (DED) pemukiman kumuh; perbaikan rumah tidak layak huni; rehabilitasi jalan; dan pembangunan irigasi.
"Jumlah keseluruhan sebanyak 126 usulan kegiatan dari Kota Pematang Siantar," katanya.
Lebih lanjut, dia berharap usulan yang disampaikan mendapat perhatian Pj Gubernur Sumut dan dapat ditampung dalam RKPD serta APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2025.
"Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Kota Pematang Siantar sepanjang tahun 2023, antara lain: revitalisasi Lapangan H Adam Malik dan tuan rumah PON ke-21 untuk cabang olahraga kick boxing," ucap Susanti.
Sementara itu, Pj Gubernur Sumut Hassanudin dalam sambutannya mengaku sangat bahagia atas terlaksananya Pra Musrenbang RKPD Zona Dataran Tinggi Tahun 2025.
Ia memaparkan data indikator makro Sumut mulai pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan IPM.
Dalam upaya pengembangan potensi Provinsi Sumut, Hassanudin menekankan beberapa hal yang harus disiapkan, antara lain: sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan ekonomi masyarakat yang kuat, sarana dan prasarana produksi, serta infrastruktur konektivitas dan aksebilitas yang memadai harus ditingkatkan.
"Berbagai proyek strategi nasional yang terus dikembangkan seperti jalur lintas timur Trans Sumatera, dan jalan tol Medan hingga Danau Toba, tentunya kita harapkan dapat meningkatkan perekenomian masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di kawasan dataran tinggi. Kita harus bisa mengambil manfaat itu," ujarnya.
Ia menegaskan, forum Pra Musrenbang sangat penting untuk menyatukan seluruh perencanaan daerah agar terbangun integrasi antara perencanaan nasional, provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.
"Kelemahan perencanaan kita selama ini, kita belum mampu mengintegrasikan dengan baik program-program pembangunan daerah secara holistik dalam satu perencanaan yang terintegrasi. Ini harus, kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang kapan lagi," tutur Hassanudin.[]
