Aceh Barat Daya - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem memerintahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) Aceh yang baru, yakni Saiful Bahri agar setelah dilantik mempertahankan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
"Nanti setelah dilantik, tugas pertama mempertahankan JKA," kata Mualem di Banda Aceh, dikutip Opsi, Kamis, 17 Maret 2022.
Dia menilai, JKA adalah program pertama yang dilahirkan Partai Aceh pada tahun 2009 lalu, atau saat Gubernur Aceh dijabat oleh Irwandi Yusuf yang merupakan Ketua Dewan Penasihat Partai Aceh saat itu.
Baca juga: DPRA: Program JKA Dievaluasi untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan
"Perjuangan lahirnya JKA pada akhirnya dapat diluncurkan 1 Juni 2010 atau sembilan bulan setelah kader Partai Aceh duduk di DPRA dan lahirnya program JKA adalah perjuangan berat. Sebab, kala itu hampir semua partai menolak ide program JKA," ujarnya.
Mualem berkisah, bahkan saat itu eksekutif juga ikutan menolak dengan alasan tidak tersedianya dana karena anggaran JKA setiap tahunnya mencapai Rp 450 miliar.
"Tetapi pada akhirnya setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yang melelahkan, Partai Aceh berhasil mengegolkan program JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak," ucapnya.
Baca juga: JKA Dihapus, Warga Miskin Aceh Siap-siap Buka Celengan Kalau Sakit
Mualem berujar, kini bahkan pemerintah pusat mengadopsi program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2014.
Dia melanjutkan, jangan ketika perolehan suara Partai Aceh menurun dan ditangkapnya Irwandi, program JKA semakin salah arah dan belakangan dibatalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat.
Dia berujar, terkait dengan adanya permasalahan kesemrawutan JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh dihentikan, semua pihak terkait harus membereskan polemik data BPJS Kesehatan.
"Bukan malah mengorbankan rakyat hanya karena kesalahan eksekutif dan badan yang mengelola jaminan kesehatan," ujarnya.
Untuk itu, lanjut Mualem, Ketua DPRA yang baru dan seluruh anggota DPRA dari Partai Aceh dan semua fraksi koalisi harus sejalan mempertahankan ini.
"Kami terus memantau proses yang berjalan di DPRA berkenaan dengan perintah ini," ucapnya memungkasi. []
