Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024, yang diusulkan sejumlah tokoh politik dan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), tak mempertimbangkan kehancuran demokrasi.
"Sehubungan dengan sejumlah usul dari tokoh politik dan menteri kabinet kerja ini bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dapat diperpanjang dengan melakukan amandemen terhadap konstitusi, maka dapat saya sampaikan bahwa usul tersebut sesungguhnya tidak bertanggung jawab," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Jumat, 25 Februari 2022.
Dia mengaku tak habis pikir memperpanjang masa jabatan presiden dengan cara mengamandemen UUD 1945. Menurutnya, hal itu dapat merusak konstitusi.
"Kita tidak mampu membayangkan hanya karena ingin memperpanjang setahun atau dua tahun masa kepresidenan, lantas konstitusi mau diobrak-abrik. Itu sungguh tidak setara dibandingkan antara tujuan pragmatis yang hendak dicapai para politisi tersebut dan kerusakan konstitusionalisme kita," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, memperpanjang masa jabatan presiden juga dinilai tak sejalan dengan UU Pemilu.
"Usul itu juga tidak konsisten dengan UU Pemilu kita yang telah kita tetapkan. Jadi usul-usul perpanjangan tersebut, selain bertabrakan dengan konstitusi dan tidak konsisten dengan UU Pemilu, juga akan menghancurkan konsolidasi demokrasi kita," tuturnya.
"Usul perpanjangan masa kepresidenan ini dengan cara membongkar UUD, sungguh tidak mempertimbangkan kehancuran lebih jauh dari rencana-rencana perbaikan demokrasi bangsa," ucap Taufiqulhadi menambahkan.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Rabu, 23 Februari 2022 kemarin, mengusulkan Pemilu 2024 ditunda selama dua tahun.
Menurut Cak Imin usulan tersebut perlu dipertimbangkan agar momentum perbaikan ekonomi tidak terjadi stagnasi seusai pandemi menghajar Tanah Air selama dua tahun terakhir.
"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," kata Cak Imin kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.
Kemudian, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku menerima aspirasi masyarakat terkait keberlanjutan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Aspirasi itu didapat dalam sesi tanya jawab bersama para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru pada Kamis, 24 Februari 2022.
Dia berpandangan, keinginan masyarakat itu muncul karena merasa kebijakan Pemerintah Jokowi telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.
Kendati menerima aspirasi itu, dia mengaku belum bisa memberikan jawaban apapun yang bukan kewenangannya.
"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 Februari 2022.[]
