Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menindaklanjuti temuan bahwa sekitar 48 persen kasus keracunan pangan nasional berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ini adalah alarm serius untuk memperkuat aspek keamanan pangan dan tata kelola pelaksanaan program MBG di lapangan," tegas Netty di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, temuan BGN harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi semua pihak.
"Kita menyadari Program MBG memiliki tujuan mulia, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Karena itulah, kita semua berkepentingan agar pelaksanaannya benar-benar aman dan berkualitas," ujarnya.
Netty menilai, tingginya angka keracunan pangan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah masih belum optimal.
"Anak-anak penerima MBG adalah kelompok rentan. Karena itu, standar keamanan pangan di dapur dan dalam proses distribusi harus diterapkan secara ketat," tegasnya.
Ia mendesak pemerintah daerah dan instansi teknis terkait untuk segera mengambil tindakan terhadap dapur yang belum laik operasi.
"Dapur yang belum memenuhi standar harus segera dibina atau dihentikan sementara operasinya," tambah Netty.
Netty juga menyoroti pentingnya percepatan finalisasi dan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG.
Menurutnya, Perpres ini akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan standar mutu, keselamatan pangan, dan mekanisme pengawasan lintas sektor.
"Kami berharap Perpres Tata Kelola MBG segera diimplementasikan agar ada kejelasan aturan dan pembagian tanggung jawab antarinstansi. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah bisa lebih tegas dalam menindak pelanggaran dan mencegah terulangnya kasus serupa," jelas Netty.
Di luar aspek pengawasan teknis, Netty menekankan pentingnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberhasilan program MBG.
"Program MBG adalah tanggung jawab sosial bersama semua elemen pemangku kepentingan. Edukasi kepada pelaksana dan masyarakat perlu diperkuat agar rantai pengawasan dapat berjalan dari tingkat bawah," ujarnya.
Netty berharap, dengan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, program MBG dapat benar-benar memberikan manfaat optimal tanpa mengorbankan aspek keamanan pangan bagi anak-anak Indonesia.
"Kita tidak boleh menyerah pada kondisi saat ini. Justru temuan ini harus menjadi momentum untuk membenahi program yang sangat penting bagi masa depan anak-anak Indonesia," pungkasnya.[]
