Jakarta - Sichuan Port and Shipping Investment Group (SPSI) dari China bersama dengan PT Karya Emas Suwana Makmur Mining Group (KESM) Indonesia secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) pengerjaan proyek port atau pelabuhan.
Presiden direktur PT KESM, Wisnu W Pettalolo mengungkapkan bahwa rencana pengerjaan pelabuhan tersebut akan dilakukan di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.
"PT KESM sebagai pemilik konsesi dari kawasan industri, ke depannya untuk menunjang berbagai kegiatan industri, kami akan mengawalinya dengan pembangunan pelabuhan," kata Wisnu W Pettalolo di kawasan Mega Kuningan Jakarta, Minggu, 28 Mei 2023.
Dia menjelaskan, pembangunan pelabuhan di kawasan Morowali yang luas keseluruhannya mencapai 4.000 hektar itu akan dibangun secara bertahap. Untuk tahap awal, lanjutnya, pengerjaan proyek pembangunan pelabuhan ada di kisaran seluas 1.886 hektar.
Ia menyebut, dana investasi untuk pengerjaan Pelabuhan Morowali dan berbagai sarana penunjang pendukung lainnya mencapai triliunan rupiah. Selain itu, pihaknya juga menggandeng mitra lain di luar SPSI.
"Ke depan dalam membangun infrastruktur pelabuhan dengan nilai investasi sebesar 20 triliun rupiah, kami juga akan bekerja sama dengan perusahaan lain. Mitra-mitra lain yang ditunjuk bersama bisa saja nanti mengerjakan water treatment, power plan serta berbagai fasilitas lainnya," ujarnya.
Adapun pengerjaan proyek pelabuhan ini secara keseluruhan akan memakan waktu 6 tahun. Saat ini, untuk tahap pertama pengerjaan pelabuhan akan menghabiskan waktu 2 tahun dan setiap 2 tahun akan mengerjakan tahap selanjutnya.
Menyoal pemilihan Morowali sebagai lokasi proyek pelabuhan, kata dia, karena di wilayah tersebut kaya akan mineral dari jenis nikel yang tengah booming dibutuhkan dan pastinya akan memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
"Manfaat dari pembangunan pelabuhan pastinya akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar serta meningkatkan pendapatan daerah," tuturnya.
Untuk memulai pembangunan pelabuhan di Morowali Sulawesi tengah, KESM dan SPSI secara legalitas tengah mengurus perizinan untuk pembebasan lahan. Dasar-dasar legalitas seperti dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) juga dalam proses pengurusan.
Seperti diketahui, dalam penandatanganan MoU antara KESM dengan SPSI sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Komisaris Liu Yuanlin, Waketum bidang pengembangan otonomi daerah Kadin Sarman Simanjorang, serta penasihat ekonomi khusus departemen investasi Indonesia Eka Sastra.
Sementara, pejabat SPSI yang turut menyaksikan MoU tersebut, yakni Sekretaris Komite Partai dan Ketua SPSI He Xiaochun, perwakilan, dan eksekutif perusahaan dari semua tingkatan.[]
