Jakarta - Penulis Novel, Okky Madasari geram dengan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak penundaan pemilu yang digaungkan oleh sejumlah petinggi partai politik, tetapi mendukung jabatan 3 periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui proses amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Okky menekankan, partai politik yang dipimpin oleh Giring Ganesha dan Grace Natalie itu punya potensi daya rusak lebih dari partai lain.

Dia pun mengemukakan tiga alasannya. Pertama, kata Okky, dalam posisi tidak lolos ke Senayan saja, PSI tidak ambil posisi untuk berpihak pada publik dan akal sehat.

Baca juga: Presiden 3 Periode Harus Melalui Proses Amandemen, PSI: Tak Hanya Jokowi, SBY Bisa Ikut Berlaga

Kedua, lanjut dia, saat ini pengurus PSI 100% adalah anak muda.

"Artinya, sudah menjadi contoh buruk keterlibatan pemuda di politik," kicaunya menggunakan akun Twitter @okkymadasari, dikutip Opsi, Kamis, 3 Maret 2022

Ketiga, usulan PSI terkait amendemen UUD 1945 untuk perpanjangan periode jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah puncak dari segala catatan pengkhianatan publik dan akal sehat yang dilakukan anak-anak muda yang terjun di politik.

"Tak ada lagi gunanya memberi "benefit of the doubt"," tegas Okky Madasari. 

Sekjen PSI Dea Tunggaesti.(Foto:Opsi/Instagram @deatunggaesti)

Sebelumnya, Sekjen PSI Dea Tunggaesti tegas menolak Pemilu 2024 ditunda. Menurutnya, alasan penundaan pemilu karena situasi pandemi, tidak lah urgen.

Baca juga: Gaduh Penundaan Pemilu, Azyumardi Wanti-wanti Perkataan Jokowi Tak Bisa Dipegang

Meski begitu, Dea menambahkan, bila partai-partai di DPR melihat adanya aspirasi kuat dari rakyat agar Presiden Jokowi meneruskan kepemimpinannya menjadi 3 periode, jalan satu-satunya adalah melalui amendemen UUD RI. Hal ini memungkinkan pembatasan jabatan presiden maksimal menjadi 3 periode.

"Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali. Begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan pada tahun 2024," kata Dea Tunggaesti, Rabu, 3 Februari 2022. []