Oleh: Muhammad Natsir Sahib*
Tahun 2023 adalah tahun pembuka jelang Pemilihan Umum 2024. Politik masif berjalan dan pemerintah terus bekerja serius menuntaskan tugas yang semakin baik dari program- program nyata yang dirasakan masyarakat. Kinerja Presiden Jokowi pun menuai pujian hingga kepuasan di masyarakat mencapai 80 persen.
Seolah tak mau beranjak, kinerja presiden menjadi perhatian publik. Selalu tersorot seolah menjelang pemilu ini Presiden Jokowi masih menjadi trendsetter politik nasional dan tidak bergeser sedikitpun oleh capres-capres yang akan berlaga.
Semua capres sibuk klaim dukungan Presiden RI Joko Widodo kepadanya, hingga capres yang mengusung tema perubahan pun sibuk mencari kesalahan dan upaya mendiskreditkan yang dilakukan dengan minta presiden jangan intervensi proses politik, karena takut pengaruh dan kecintaan rakyat pada Joko Widodo.
Upaya ini dilakukan, karena baik capres yang berasal dari menteri, Prabowo Subianto dan dari partai pendukung pemerintah, PDI Perjuangan hingga Anies Baswedan sadar bahwa Presiden Jokowi bukanlah SBY yang menjelang Pemilu 2014 sudah tidak begitu diperhitungkan karena kemajuan yang kurang signifikan pada zaman tersebut.
Kinerja pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya terus berjalan dan makin masif. MRT, LRT, kereta cepat hingga tol terus dibangun tanpa ada kendala serius. Pembangunan masif tanpa kendala bahkan mega proyek IKN berjalan signifikan dan progresif.
Selain infrastruktur, transformasi yuridis di bidang peraturan dan perundang-undangan sangat produktif untuk mendorong program kerja pemerintahan yang sangat berdampak di masyarakat untuk mewujudkan kemajuan bangsa.
Di bidang pendidikan pesantren, UU Pesantren hingga Perpres Dana Abadi Pesantren sangat menguntungkan dan memajukan dunia pendidikan pesantren. Belum lagi kebijakan Balai Latihan Kerja Pesantren adalah kinerja nyata presiden memajukan dunia pendidikan pesantren.
Selain itu, peraturan hilirisasi dan investasi dengan jangka panjang akan sangat bermanfaat untuk pendapatan negara dan kemajuan bangsa, dengan upaya menyerap tenaga kerja dan peningkatan pendapatan yang sangat signifikan.
Namun kerja-kerja nyata yang luar biasa ini selalu ada hambatan dan upaya menghancurkannya. Upaya dilakukan dengan cara mendiskreditkan pemerintahan dengan cara propaganda dan pengendalian massa, bahkan upaya menggugat presiden sampai menghina.
Seperti kita ketahui pasca hilirisasi nikel, ada gugatan Uni Eropa kepada pemerintah Indonesia. Presiden tetap maju, lalu hari ini Faisal Basri mengeluarkan fakta yang mendiskreditkan Presiden Jokowi hingga IMF mengeluarkan data yang menyesatkan meskipun sudah meminta maaf.
BACA JUGA: Utang Luar Negeri Pemerintahan Jokowi, Arsul Sani dan Benny K Harman Perang Opini di Medsos
Namun, upaya-upaya mendiskreditkan pemerintahan adalah upaya nyata yang dilakukan oleh negara adikuasa untuk menyetir kebijakan presiden bahkan dengan cara membangun isu dan bahkan mengajak oknum LSM dan tokoh yang kontra untuk melawan kebijakan- kebijakan benar pemerintah.
Kasus Haris Azhar dan Luhut Binsar Panjaitan, misalnya. Haris dan Fathia memfitnah LBP terlibat tambang di Papua dengan dalih menggunakan operasi militer. Padahal LBP sejak 2015 tidak mengurus tambang.
Isu HAM ini mendiskreditkan pemerintah untuk menghambat kemajuan bangsa yang sedang diupayakan oleh Presiden Jokowi dan kabinetnya. Bahkan berkhianat dengan negara, ingin mengintervensi kebijakan untuk kemajuan negara yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Untung saja presiden kita ini adalah presiden yang tegas dan tidak bisa diintervensi dan tidak mau menanggapi hal-hal yang dilakukan oleh lawan untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi, seperti yang dilakukan oleh Rocky Gerung yang memaki Presiden Jokowi dengan kata-kata kasar dan mempropaganda masyarakat untuk aksi yang mengarah ke makar.
Semua upaya akan dilakukan oleh lawan politik untuk menjatuhkan pemerintahan secara isu murahan, baik dengan propaganda bahkan melakukan aksi-aksi tipuan dan berita bohong bahkan analisis bodong.
Patut dicurigai gerakan-gerakan seperti hal ini terjadi karena ada penggerak dan campur tangan asing.
Karena yang berkepentingan untuk menjatuhkan harkat martabat Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini adalah negara yang merasa dirugikan oleh kerja-kerja nyata Presiden Jokowi dalam membangun kemandirian dan kemajuan bangsa dengan "jihad konstitusi" dan program nyata untuk bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Ke depan, upaya-upaya serupa akan terus dilakukan dan mungkin dengan ancaman propaganda bahkan hingga makar.
Jangan abaikan bahwa kemunduran kita adalah akibat dari intervensi asing yang nyata dan ada fakta data yang jelas kita ingat kejatuhan Presiden Sukarno dan munculnya UU Penanaman Modal Asing hingga tidak jadinya lagi Megawati Soekarnoputri sebagai presiden karena campur tangan negara asing, maka pelajaran-pelajaran berharga ini harus mendewasakan kita.
Ancaman perpecahan dengan isu SARA dan berita bohong di depan mata kita dan propaganda perpecahan di tahun politik perlu menjadi perhatian serius ke depannya.
Moderasi beragama, penguatan kebudayaan dan Pancasila menjadi penting bagi anak-anak muda pengguna media sosial. Karena dunia siber adalah ancaman serius terjadinya propaganda perpecahan dan hoaks serta fitnah, maka perlu upaya penguatan dan persatuan harus terus dipupuk.
Tahun politik mendatang perlunya sosialisasi program presiden dan penguatan sosialisasi siber serta sosialisasi untuk masyarakat.
Penting juga menjaga ruang siber dari ancaman perpecahan dan penguatan dukungan masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa dan persatuan. Melawan perpecahan dengan penguatan Pancasila dan kebudayaan sebagai benteng persatuan Indonesia. []
*Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia
