Jakarta - Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin menegaskan konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan bermotor listrik merupakan proyek utang baru bagi Indonesia.
Kendati demikian, Novel menegaskan bahwa program konversi kendaraan listrik yang saat ini terus digaungkan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi merupakan kepentingan politik oligarki.
"Namun peralihan kendaraan dari berbahan bakar minyak di negara ini sangat disayangkan. Penuh dengan kepentingan politik oligarki, karena proyek mobil listrik akan dikuasai atau bahkan bisa dimonopoli dari Negara China," kata Novel kepada Opsi, Selasa, 18 Oktober 2022.
Untuk mendukung kendaraan tersebut, dia mengatakan setiap tempat atau gedung akan menambah daya listrik yang dapat menimbulkan pembengkakan pada biaya pembayaran listrik.
Jika pun nantinya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) turut mendukung proyek ini, sambungnya, diperlukan lahan yang luas untuk membangun bendungan.
Dia menilai pembangunan bendungan juga akan menguras APBN yang lagi-lagi berpotensi untuk diselewengkan.
"Akan memakai APBN. Lagi-lagi rawan korupsi, serta semua proyek akan dikuasai oleh oligarki dan bisa menimbulkan proyek utang baru dan sejatinya memang dengan berbagai cara Indonesia ingin dibangkrutkan yang hasil akhirnya semua akan diambil alih oleh oligarki dengan penjajahan gaya baru," ucapnya.
Plt Wakil Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin. (foto: dok. Opsi)
Novel berpandangan, program ini akan menjadi proyek raksasa untuk pengadaan mobil listrik yang berpotensi dipaksakan masuk Indonesia.
"Bahkan bisa saja dipaksakan (masuk) Indonesia (untuk) membuka utang besar dalam pengadaan mobil listrik," ujarnya.
Ia juga menyayangkan jika kendaraan listrik nantinya dipasangkan jaringan internet yang dapat melacak keberadaan pengemudi dan membuka data pribadi pemilik kendaraan.
"Lebih sangat disayangkan mobil listrik akan tersambung langsung dengan internet sehingga keberadaan mobil tersebut akan dapat terlacak di mana saja dan bisa juga membuka data pribadi masing-masing pemiliknya dan itu yang memang sangat diperlukan sebagai big data sebagaimana pernah disampaikan oleh LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," tuturnya.
"Mobil listrik memang perlu sebagai kebutuhan transportasi sesuai kebutuhan zaman namun pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan pengadaannya kalau harus bersinggungan dengan kepentingan Tiongkok," kata Novel menambahkan.
Lebih lanjut, dia meminta agar pemerintah tidak memaksakan pengadaan kendaraan listrik mengingat adanya ancaman resesi 2023 mendatang.
"Tentunya akan menimbulkan resesi juga, karena harga mobil listrik tidak murah walau buatan China sekalipun," ucap Novel Bamukmin.[]
