Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan persetujuan terhadap pagu anggaran yang diajukan oleh tiga kementerian koordinator antara lain; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Hal ini disampaikan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menko-Menko, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juni 2022.
"Terima kasih kepada seluruh Menko sudah menyampaikan paparan tentang pagu indikatif 2023 beserta usulan tambahan yaitu Menko Polhukam Rp 24,2 miliar, Menko PMK Rp 50 miliar dan Menko Perekonomian Rp 82,2 miliar. Insyaallah kami akan berupaya karena permintaannya tidak banyak, kerjaannya yang paling banyak," kata Said.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan postur pagu anggaran 2023 dan usulan pagu tambahan bagi masing-masing kementerian antara lain; program dukungan manajemen dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan.
"Badan Anggaran menjamin itu untuk memenuhi usulan bapak-bapak (Menko) sekalian. Karena di pimpinan sudah sepakat, di bapak ibu para anggota pasti sepakat. Namun saya minta izin bapak-ibu sekalian, apakah ketika pagu indikatif ini kita setujui dan nanti ketika pagu anggaran bertambah kita setujui? Oleh karenanya nanti para Menko karena kebijakannya pasti tidak berubah, dapat kita setujui?" ujarnya.
Pagu indikatif Kemenko Bidang Polhukam Rp 296,415 miliar dengan usulan pagu tambahan Rp 24,342 miliar sehingga menjadi Rp 320,758 miliar.
Pagu indikatif Kemenko Bidang PMK sebesar Rp232,287 miliar dengan usulan penambahan Rp 50 miliar dengan total pengajuan akhir di tahun 2023 Rp 282,287 miliar.
Sedangkan Pagu indikatif Kemenko Bidang Perekonomian yang awalnya Rp471,878 miliar diajukan tambahan anggaran sebesar Rp 82,200 miliar, sehingga usulan pagu anggaran menjadi Rp 554,078 miliar.
Sebelumnya di awal rapat, Said sempat mengungkapkan harapannya agar para menteri koordinator yang hadir dapat mempertajam prioritas dan capaian serta ikut berperan dalam mengembalikan angka defisit APBN di bawah 3 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Kehadiran Bapak-Ibu sekalian para Menko diharapkan lebih mempertajam prioritas-prioritas sasaran dan capaian yang ingin kita raih bersama karena kita juga pada 2023 akan kembali kepada defisit maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang hanya 3 persen dan insya Allah itu sudah tercermin di dalam KEM-PPKF dan postur APBN kita di tahun 2023," ucap Said.[]
