Simalungun - Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengungkap warga bersedia membongkar keramba jaring apung atau KJA di Kawasan Danau Toba jika milik PT Aquafarm dan PT Japfa ikut ditutup.
Hal itu diungkap Bupati Radiapoh saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di DEL Institute of Technologi Laguboti, Kabupaten Toba, Rabu, 20 Juli 2022.
Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Panjaitan.
Tiga agenda pembahasan rakor, yaitu persiapan kegiatan balap F1H2O bertaraf internasional yang akan berlangsung di Danau Toba pada 2023 mendatang.
Penyelesaian isu lahan dan kedua membahas tentang pengelolaan aset penataan KJA di perairan Danau Toba.
Baca juga:
KJA Warga Tigaras Danau Toba Ditarik, Dibantu Perusahaan Pemilik KJA Raksasa
Menteri Luhut soal KJA menyampaikan, bahwa persoalan KJA diperlukan keseriusan bersama.
"Kita kumpul di sini untuk membicarakan KJA bagaimana, bagaimana KJA itu dapat dibersihkan dari Danau Toba untuk mendukung Danau Toba sebagai pengembangan pariwisata super prioritas," kata Luhut.
Merespons itu, Bupati Radiapoh mengatakan bahwa persoalan KJA sangat erat kaitannya dengan alih profesi para petani KJA.
"Dan terkait KJA yang dikelola Aquafarm dan PT Japfa, masyarakat mau dibongkar jika yang besar ikut dibongkar," kata Bupati Radiapoh.
Bupati Radiapoh dalam kesempatan itu juga mengharapkan dukungan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Danau Toba, sepanjang 70 Km yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun.
"Ini juga dalam rangka mendukung destinasi pariwisata Danau Toba, dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir Danau Toba," kata Bupati Radiapoh. []
