Indramayu - Pemilu 2024 rentan dimainkan dengan isu politik identitas. Pelakunya bisa saja elite politik tertentu.
Demi menjaga kualitas pemilu, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Bentuknya berupa pengawasan proses pemilu, baik itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada.
“Pengawasan pemilu bukan saja tanggung jawab penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, tapi menjadi tugas kita semua sebagai masyarakat,” ujar Deklarator Komunitas Pemilu Bersih Arif Nur Alam di Indramayu, Rabu, 22 Maret 2023.
Pengawasan partisipatif masyarakat menurut Arif, juga dapat membantu penyelenggara pemilu lebih berintegritas, kredibel, dan akuntabel.
“KPU dan Bawaslu tak bisa meningkatkan kualitas pemilu sendirian. Butuh dukungan dan dorongan masyarakat secara aktif," katanya saat memberi pelatihan di depan anggota panwas se-Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Pengawasan partisipatif bisa dengan memperkuat komitmen desa anti politik uang, membentuk forum warga dari masyarakat, KKN tematik dari lingkungan kampus, atau program Saka Adhyasta Pemilu dari segmen sekolah.
BACA JUGA: Dukung Prabowo-Ganjar Jadi Capres dan Cawapres, ProGib: Pemimpin Anti Politik Identitas
Pengawasan partisipatif juga dapat mencegah dan menangkal penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2024 yang ditengarai akan melemahkan kualitas pemilu itu sendiri.
Pemilu 2024 akan melemah kualitasnya, bila politik identitas dimainkan oleh elite-elite politik yang bertarung.
Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengimbau agar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 tidak menggunakan tempat-tempat ibadah untuk kampanye, menurut Arif sebenarnya bisa dijadikan sebagai anasir akan dimainkan politik model jenis ini dalam pemilu mendatang.
BACA JUGA: GMKI Ingatkan Daya Rusak Politik Identitas dalam Pemilu 2024
“Ini (pernyataan) sebenarnya bisa dilihat sebagai antitesa atas kemungkinan dijalankannya model politik seperti ini. Masyarakat harus sigap dan tangkas untuk berpartisipasi dalam pengawasan bersama Bawaslu,” tambahnya.
Bila tidak ditangkal, bisa jadi pelaksanaan Pemilu 2024 tidak akan jauh berbeda dengan kualitas pelaksanaan Pemilu 2019 silam yang banyak bertumpu pada isu-isu politik identitas seperti agama, suku, gender, dan lain sebagainya.
Besar kemungkinan para makelar politik kembali memanfaatkan isu tersebut untuk memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok tertentu.
Dalam hal ini, partai politik dengan kader-kader yang mereka andalkan akan menonjolkan identitas-identitas tertentu dalam menarik dukungan dari berbagai macam kelompok yang memiliki identitas yang sama.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Indramayu Supriadi mengatakan, pihaknya berharap peran aktif masyarakat untuk membantu Bawaslu sebagai pengawas untuk meningkatkan kualitas pemilu.
“Tidak mungkin kualitas pemilu seperti yang kita harapkan bersama dapat terwujud tanpa peran serta masyarakat,” jelasnya dalam forum yang sama. []
