Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Presiden (President Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas praktik premanisme, khususnya yang menghambat proses bisnis dan iklim investasi di Indonesia.
"Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang awalnya mengganggu proses bisnis," ujar Hasan dalam diskusi bertajuk Double Check bertema "Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?" yang digelar di Museum Toety Heraty, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Mei 2025.
Menurut Hasan, jika praktik premanisme dibiarkan, pelaku usaha dan investor akan merasa tidak aman dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini menimbulkan beban tambahan yang membuat dunia usaha enggan berkembang.
"Investor jadi takut masuk. Orang yang ingin berusaha juga enggan karena ada biaya-biaya tambahan dan beban akibat ulah premanisme. Jadi yang kita atasi adalah praktik premanismenya," jelasnya.
Menanggapi isu yang menyebut penegakan hukum tidak menyentuh organisasi masyarakat (ormas), Hasan menegaskan bahwa pemberantasan premanisme tidak menyasar ormas secara umum.
"Kalau bicara ormas, ormas itu banyak. NU ormas, Muhammadiyah ormas, IDI juga ormas. Kita tidak melihat ini secara pukul rata," kata Hasan.
Ia menegaskan bahwa tindakan tegas hanya akan diberikan terhadap individu atau kelompok yang terbukti melakukan tindakan premanisme, bukan berdasarkan label kelembagaan.
"Pemerintah ingin menghilangkan praktik premanisme, baik yang dilakukan individu maupun kelompok. Untuk itu sedang dibentuk tim khusus yang akan menangani persoalan ini," ungkapnya.
Meski begitu, Hasan menyebut penanganan tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah juga berupaya memberikan jalan keluar bagi pelaku premanisme agar bisa diarahkan ke kegiatan yang lebih produktif.
“Ini tidak bisa langsung hari ini direncanakan, besok selesai. Mereka juga anak-anak bangsa. Kita ingin membina, mengarahkan agar bisa bekerja secara produktif,” ujarnya.
Hasan berharap, langkah ini akan membuka ruang usaha yang lebih luas dan menciptakan lapangan kerja, sehingga pelaku premanisme dapat beralih ke sektor formal.
"Kalau lapangan kerja terbuka, yang tadinya nggak kerja dan malak-malak bisa kita arahkan untuk bekerja dengan resmi," pungkasnya.
Sebelumnya, Polri telah menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak di seluruh Indonesia yang menyasar praktik premanisme. Operasi tersebut telah dimulai sejak Kamis, 1 Mei 2025.[]
