Jakarta – Rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dianggap sebagai peluang penting untuk memperkuat rekonsiliasi politik di Indonesia.
Pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Luthfi Makhasin, menekankan bahwa komunikasi politik yang sehat sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global.
"Pemilu legislatif dan presiden telah selesai. Kini saatnya membangun komunikasi politik yang sehat dengan semua kekuatan politik," ujar Luthfi seperti mengutip ANTARA, Rabu, 22 Januari 2025.
Menurutnya, rekonsiliasi politik sangat relevan mengingat tantangan ekonomi dan politik global yang kian kompleks.
"Kita membutuhkan elite politik yang solid tanpa harus menyatukan semua kekuatan dalam satu koalisi," tambahnya.
Caroline Paskarina, pakar Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), menyoroti pentingnya PDI Perjuangan untuk tetap berada di luar koalisi pemerintahan meskipun ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo.
"Jika PDI Perjuangan tetap menunjukkan komitmennya sebagai pengkritik pemerintah, itu akan memulihkan kepercayaan publik bahwa ada partai yang berani menyuarakan aspirasi rakyat di luar kekuasaan," ungkap Caroline.
Ia menambahkan, keberadaan partai oposisi yang kuat penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebelumnya mengungkapkan kemungkinan pertemuan antara Megawati dan Prabowo pada hari ulang tahun Megawati, 23 Januari 2025.
Hal ini dinilai dapat menjadi simbol hubungan politik yang lebih cair antara kedua tokoh.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa komunikasi informal tetap berlangsung.
"Kami menyampaikan titipan minyak urut dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo. Namun, kami belum bisa memastikan apakah pertemuan akan terjadi pada tanggal tersebut," kata Muzani.
Pengamat menilai, jika pertemuan ini terealisasi, hal tersebut dapat menjadi momentum untuk membangun hubungan lintas partai yang lebih harmonis.
Namun, tetap ada ekspektasi bahwa setiap kekuatan politik menjaga identitas dan posisinya masing-masing dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.[]
