Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto merespons wacana penundaan Pemilu 2024. Hasto menegaskan, pihaknya tidak akan mengkhianati semangat reformasi.
Menurutnya, saat ini PDIP lebih memilih fokus mengurus kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga kedelai ketimbang berimajinasi soal penundaan Pemilu.
"Bagi PDI Perjuangan, prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto Kristiyanto meneruskan keterangan tertulisnya, Senin, 28 Februari 2022.
Dia mengatakan, persoalan terkait kebutuhan pokok menunjukkan kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia.
Oleh sebab itu, lanjutnya, urusan rakyat jauh lebih penting daripada pembahasan Pemilu yang sejatinya telah disepakati pada 14 Februari 2024.
"Berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan," ujarnya.
"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," sambungnya.
Hasto menyebut tingginya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah menjadi bagian dari legacy Presiden Jokowi. Hal itulah yang menjadi dasar bagi presiden dan wapres 2024 nantinya untuk melanjutkan kemajuan di seluruh aspek kehidupan.
"Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," tuturnya.
Hasto juga merespons usulan pertimbangan penundaan akibat biaya Pemilu yang tinggi. Menurut dia, tingginya biaya Pemilu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka.
"Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang-lebih Rp 3,7 triliun," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa PDIP berharap Jokowi dapat mengukir berbagai legacy untuk Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, maupun kepemimpinan di G-20.
"PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi COVID ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita," ucap Hasto.[]
