Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Perjuangan angkat suara terkait konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Konflik agraia itu melibatkan warga dengan Badan Pengusaha (BP) Batam.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto meminta agar masalah tersebut diselesaikan dengan baik.

Semua harus diserahkan ke pemerintah, namun dia mengingatkan agar kasus tersebut tidak mengorbankan masyarakat.

"Kita percayakan ke pemerintah. Intinya tidak boleh mengorbankan masyarakat,"tegas Hasto di Kantor DPP PDIP, Selasa, 19 September 2023.

Menurut Hasto, pengelolaan negara, termasuk investasi di dalamnya harus tetap berpijak pada keadilan dan keseteraan.

PDIP, lanjut dia, juga mendorong pengutamaan dialog dalam penyelesaian kasus.

"Investasi juga harus mengedepankan keadilan, kemudian juga kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum,"jelasnya.

Pihaknya melihat Presiden Jokowi sungguh-sungguh perhatikan masalah ini.

"Kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh termasuk dengan Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini," tutur Hasto.

Diketahui, Ribuan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya karena proyek Rempang Eco-city.

Pembangunan itu masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) tahun ini.

Namun warga menentang sehingga terjadi bentrokan. []