Jakarta - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengklaim bahwa pihaknya sudah mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membentuk matra ke-4 di institusi TNI, yakni Angkatan Siber.
"Saya sudah diperintah Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato, untuk membuat TNI Angkatan Siber," kata Agus usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.
Ia menjelaskan, TNI sudah memiliki satuan siber. Satuan tersebut, lanjutnya, sangat bergantung kepada kemampuan sumber daya manusia.
Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan rencana TNI untuk membuat pusat siber di markas besar (mabes) dan juga di setiap matra. Rekrutmen personelnya pun bakal berasal dari lulusan SMA dan universitas.
Kendati demikian, sambungnya, satuan siber itu bakal berbeda dengan satuan-satuan lainnya di TNI karena akan lebih banyak diisi oleh personel sipil. Perekrutan satuan tersebut akan lebih memprioritaskan keahliannya.
"Memang kalau siber itu berbeda dengan satuan lain, mungkin akan lebih banyak orang sipilnya," tutur Agus.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengusulkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Angkatan Siber.
Dia menyebut pembentukan Angkatan Siber sangat dibutuhkan untuk memperkuat tiga matra TNI yang ada saat ini.
Demikian disampaikan dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2024.
"Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," kata Bamsoet.
Pandangannya, sekarang ini dunia sudah memasuki era operasi militer melalui internet yang biasa disebut internet of military things (IoMT) atau internet of battlefield things (IoBT).
Dalam sistem ini, lanjutnya, operasi militer dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat.
Ia berpendapat, pembentukan itu sangat penting mengingat posisi geopolitik Indonesia sangat rawan karena berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia.
Ketiga negara ini tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya.
Selain itu, sambungnya, Indonesia juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat.
Maka dari itu, kata Bamsoet, perlu peningkatan pada ketahanan keamanan siber Indonesia.
Dia mengatakan hal itu juga berkaitan dengan kasus peretasan data nasional, yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum.
"Indonesia menurut National Cyber Security Index, masih menempati posisi ke-lima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber," ucap Bamdoet.[]
