Jakarta – Pemerintah kembali menarik utang baru sebesar Rp 250 triliun untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang terus melebar.

Jumlah itu setara dengan 40,6% dari total proyeksi pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp 775,9 triliun.

“Realisasi pembiayaan tetap sesuai rencana atau on track,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis, 24 April 2025.

Penarikan utang, menurut Sri Mulyani, dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan, tingkat likuiditas, dan risiko utang.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan biaya pinjaman dan risiko fiskal di tengah fluktuasi global.

“Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai penyangga gejolak dan akselerator pembangunan,” ujar Menkeu.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN hingga Maret 2025 mencapai Rp 104,2 triliun atau 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih 16,9% dari target defisit tahunan.

Meski mencatat defisit, keseimbangan primer tercatat surplus Rp 17,5 triliun. Kas pemerintah juga masih menyisakan surplus Rp 145,8 triliun dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Pendapatan negara hingga akhir triwulan I 2025 tercatat Rp 516,1 triliun atau 17,2% dari target tahunan. Sumbernya berasal dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Di sisi lain, belanja negara telah mencapai Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari pagu. Pengeluaran ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga, belanja non-K/L, serta transfer ke daerah.

“Kinerja APBN triwulan I 2025 terjaga dengan baik,” tutup Sri Mulyani.[]