Cirebon - Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi daerah paling gesit dalam menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Optimalisasi Governansi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) bersama pemerintah provinsi dan Ombudsman Jawa Barat.

Dalam laporan kegiatan Optimalisasi Governansi SP4N-LAPOR! yang digelar di Hotel Mercure Bandung Nexa Supratman, Kota Bandung, Selasa (19/11/12024), Kabupaten Cirebon tercatat sebagai daerah yang merespons tercepat SP4N-LAPOR! di Jawa Barat.

Pemkab Cirebon telah merespons 100 persen dari total 612 aduan yang diterima, dan tindak lanjutnya rata-rata 2,8 hari dengan kualitas ‘baik’. Catatan positif lainnya adalah Pemkab Cirebon telah meningkatkan sosialisasi tentang SPAN-LAPOR! kepada masyarakat.

“Respons tercepat se-Jawa Barat adalah Kabupaten Cirebon,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar, Ika Mardiah dalam kegiatan tersebut. []

Ika juga menyampaikan tentang evaluasi yang harus dilakukan pemerintah, utamanya soal Rencana Aksi (RENAKSI) SP4N-LAPOR! 2024.

Usai menyampaikan soal evaluasi, Ika mengapresiasi catatan positif Kabupaten Cirebon yang telah melakukan peningkatan sosialisasi SP4N-LAPOR! kepada masyarakat.

“Sosialisasi tentang SP4N-LAPOR! terus ditingkatkan ke masyarakat di Kabupaten Cirebon,” ucap Ika.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH, menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kepala daerah beserta jajaran, untuk mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat, terutama dalam isu-isu strategis, seperti infrastruktur jalan dan pencemaran lingkungan.

Sekadar diketahui, kegiatan Governansi SP4N-LAPOR! bertujuan untuk mengidentifikasi pemerintah daerah dalam menangani laporan yang masuk, koordinasi Ombudsman dengan intansi pemerintah daerah, pengoptimalan layanan aduan SP4N-LAPOR!, meningkatkan kepercayaan masyarkat kepada pemerintah, dan meningkatkan respons pemerintah terhadap aduan masyarakat.

Menurut data Pengelolaan SP4N-LAPOR! Provinsi Jawa Barat yang disusun Diskominfo Jabar, sebanyak 2.878 aduan yang diterima dari 1 Januari hingga 15 November 2024.

Dari total aduan itu, 1.702 berasal dari aplikasi Sapawarga, dan 1.176 aduan berasal dari SP4N-LAPOR!. Kemudian, dari total itu sebanyak 1.306 aduan ditujukan untuk pemerintah daerah di Jabar.

Sementara itu, aduan paling banyak menyangkut soal infrastruktur jalan, yakni mencapai 219 aduan. Kemudian, disusul masalah pencemaran lingkungan yang mencapai 198 aduan. []