Editor: Tigor Munte

Sidikalang - Pemerintah Kabupaten Dairi menanggapi aksi demo masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Lingkungan Hidup di depan kantor bupati pada Rabu, 24 Agustus 2022.

Dalam tuntutannya mereka meminta Bupati Dairi membatalkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 731 Tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Suatu Rencana Usaha dan atau kegiatan pertambangan seng dan Timbal PT Dairi Prima Mineral (DPM).

Kabag Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Arjun Nainggolan menegaskan, terkait persoalan izin usaha tambang adalah merupakan kewenangan pusat.

Dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 493 ayat (1), menyebut menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat.

“Untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Dairi tidak berhak untuk mencabut izin yang dimiliki oleh PT DPM,” jelasnya.

Kabag Hukum Arjun Nainggolan kemudian menyebut, terbitnya Keputusan Bupati Dairi Nomor 731 Tahun 2005 tanggal 1 November 2005 berpedoman terhadap UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ketika kewenangan kelayakan lingkungan hidup masih berada di Pemerintah Kabupaten Dairi.

Dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 493 ayat (1).

Arjun menambahkan, pada 10 Mei 2021 lalu, Bupati Dairi telah mengirimkan surat mohon pendapat dan kajian hukum kepada Kepala Kejaksaan Negeri di Sidikalang tentang desakan pembatalan Keputusan Bupati Dairi Nomor 731 Tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Suatu Rencana Usaha dan atau kegiatan pertambangan seng dan timbal PT. Dairi Prima Mineral.

Pihaknya kemudian mendapat pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Negeri Dairi selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor-940/L.2.20/Gs.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021.

Hasilnya, pertama bahwa pada dasarnya yang berhak mencabut dan membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pejabat/instansi yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terdapat cacat baik dari sisi wewenang, prosedur maupun substansi.

Dua, sehubungan dengan ahli yang ditampilkan oleh masyarakat Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan Kecamatan Lae Parira dengan didampingi oleh aliansi Non Government Organization (NGO) sebaiknya diiringi dengan menghadirkan ahli pembanding yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi sehingga dapat dijadikan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Temui Massa Aksi

Tidak beberapa lama aliansi masyarakat peduli lingkungan melakukan aksi, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Budianta Pinem menemui pengunjuk rasa.

“Saya temui mereka. Saya sapa inang-inang (ibu-ibu) di sana. Saya mengajak perwakilan pengunjuk rasa bertemu di ruang asisten untuk membahas tuntutan mereka. Namun mereka bilang bersikukuh mau bertemu dengan Bupati. Lalu saya sampaikan bahwa bapak Bupati ada keperluan di Jakarta. Namun mereka bilang harus bertemu dengan Bupati sambil menyerahkan dokumen. Mereka pun melanjutkan aksi dan membubarkan diri,” kata Budianta.

Budianta menjelaskan, terkait tuntutan aliansi masyarakat peduli lingkungan sudah dibahas bagian hukum dan instansi terkait.

Pemkab Dairi Selalu Respons

Soal tuntutan aliansi masyarakat peduli lingkungan hidup yang mengatakan pemerintah diam langsung dibantah Budianta.

Budianta menegaskan, terkait permintaan aliansi peduli lingkungan hidup, hal ini sudah pernah disampaikan secara tertulis ke Menteri Lingkungan Hidup melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta sebagai respons cepat Pemerintah Kabupaten Dairi atas permintaan aliansi peduli lingkungan hidup.

“Jadi apa yang dikatakan aliansi peduli lingkungan hidup pemerintah tinggal diam tidaklah benar. Pemkab Dairi sudah berulang kali menyurati Kementerian di Jakarta terkait hal ini. Hal ini respons Pemkab Dairi atas pertemuan dengan aliansi saat diterima Bupati pada 6 Mei 2021 atau tiga hari setelah aliansi berunjuk rasa pada 3 Mei 2021,” ucapnya.

Budianta menjelaskan, persoalan PT DPM di tengah-tengah masyarakat ada pro dan ada yang kontra. Ada masyarakat yang menolak ada juga yang menerima kehadiran PT DPM.

“Jadi Pemkab Dairi dalam hal ini harus mendengarkan aspirasi masyarakat baik itu yang menolak dan maupun menerima. Dan dalam hal ini pemerintah harus cermat dan berusaha berkoordinasi dengan pusat,” ujarnya.

Budianta mengatakan, sesuai dengan arahan Bupati terkait tuntutan aliansi masyarakat peduli lingkungan hidup diberikan penekanan, bila memang ditemukan kondisi penanganan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang buruk di PT DPM, maka Bupati akan segera mencabut Keputusan Bupati tahun 2005 dan menggantikan dengan yang baru dalam kapasitas kewenangan Bupati di dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup di Dairi sesuai UU No 23 dan juga PP 12/2017 serta RPJMD.

Selanjutnya, Bupati akan terus membawa isu ini ke pusat yaitu dengan rakor tiga kementerian.

“Bupati akan memberi perhatian penanganan dampak lingkungan hidup secara komprehensif demi kepentingan daerah dan masyarakat,” katanya. []