Mamuju - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa dinilai mengacuhkan bencana alam tanah longsor di Kecamatan Mehalaan, Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar).

Sehingga, tiga Kepala Desa (Kades) diantaranya Kades Kondo, Passembu` dan Botteng, Kecamatan Mehalaan, Mamasa, Sulbar, bersama sejumlah pemuda asal Mamasa mengadu ke DPRD Sulbar.

Salah seorang pemuda, Riskul Tona mengungkapkan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Komisi III DPRD Sulbar.

"Kami membawa tuntutan masyarakat di tiga desa se Kecamatan Mehalaan, Mamasa, ke DPRD Sulbar, Rabu, 20 Juli 2022 kemarin," kata Riskul Tona, saat dikonfirmasi Opsi.id, Kamis, 21 Juli 2022.

Tuntutan masyarakat di tiga desa tersebut, kata dia, yakni bencana tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Material tanah longsor yang menutup jalan membuat akses jalan di tiga desa tersebut terputus," katanya.

Lanjut Riskul Tona menjelaskan, sebelumnya, Pemerintah Desa (Pemdes) setempat sudah mencoba membangun komunikasi dengan Pemkab Mamasa.

"Namun, sampai sekarang tidak ada respon. Oleh sebab itu, kami hadir di DPRD Sulbar untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat," kata Riskul Tona.

Ia mengaku, kehadirannya di DPRD Sulbar disambut baik dan diterima langsung Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Sukri Umar, bersama sejumlah anggotanya yakni Damris dan Sabar.

"Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sudirman juga hadir dan respon baik Dinas PUPR Sulbar, beliau berjanji hari ini alat berat (eksavator) akan langsung diantar kesana," katanya. []