Daerah Selasa, 12 Desember 2023 | 16:12

Pemko Siantar Apresiasi Kementerian ATR/BPN Saat Hadiri Ekspose Materi RDTR-Ranperda-KLHS

Lihat Foto Pemko Siantar Apresiasi Kementerian ATR/BPN Saat Hadiri Ekspose Materi RDTR-Ranperda-KLHS Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Sopian Purba. (Foto: Istimewa)

Siantar - Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani melalui Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Sopian Purba menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Apresiasi disampaikan di acara Ekspose dan Penyerahan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada), serta Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Kegiatan ini berlangsung di Kota Pekan Baru, Provinsi Riau, Selasa, 12 Desember 2023.

Seperti diketahui, setelah melalui berbagai proses tahapan, baik Forum Group Discussion (FGD) 1, 2, dan 3 di Siantar, serta FGD 1 dan 2 di kementerian/lembaga, serta konsultasi publik 1 dan 2, sampai saat ini pada tahap ekspose dan serah terima bantuan teknis penyusunan RDTR dengan sumber dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Tahun Anggaran 2023.

Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Pelopor menyampaikan keberadaan RDTR sangat dinantikan oleh investor yang membutuhkan kepastian ruang dalam menanamkan modal. Sesuai data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ada potensi Rp 2.500 triliun yang telah mendaftarkan minat untuk berinvestasi.

"Dan 11 kabupaten/kota dari provinsi yang hadir saat ini, merupakan daerah prioritas dalam investasi sehingga dibutuhkan percepatan dalam dokumen RDTR agar dapat diintegrasikan ke sistem. Online Single Submission (OSS), dan ditargetkan oleh pemerintah pusat bahwa bulan Februari telah keluar Perkada RDTR masing-masing kabupaten/kota setelah adanya persetujuan substantif dari Kementerian ATR/BPN," kata Pelopor.

"Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan daerah dalam mempersiapkan anggaran dan SDM yang kompeten serta rencana program untuk penyelesaian dokumen RDTR ini, sampai dapat digunakan dalam OSS," sambungnya.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya