Siantar - Melalui rilis yang dibagi lewat grup WhatsApp, Pemko Pematang Siantar menyebut di masa kepemimpinan Wali Kota Susanti Dewayani meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dua kali berturut-turut.
Netizen merespons capaian tersebut dengan reaksi berbeda. Disebut, banyak kepala daerah ditangkap KPK meski sebelumnya meraih opini WTP dari BPK.
Pemko Pematang Siantar meraih opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
Opini tertinggi dari BPK RI tersebut diraih Pemko Pematang Siantar dua kali berturut-turut, di masa kepemimpinan dr Susanti Dewayani sebagai Wali Kota Pematang Siantar.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemko Pematang Siantar Tahun Anggaran 2022 dengan opini WTP disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatra Utara Eydu Oktain Panjaitan kepada Wali Kota Susanti Dewayani di Medan, Senin, 22 Mei 2023.
Susanti mengatakan, opini WTP yang diraih menunjukkan LKPD Pemko Pematang Siantar Tahun Anggaran 2022 telah disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku dan telah ditentukan.
Dia kemudian berharap hal sama diraih Pemko Pematang Siantar atas LKPD Tahun Anggaran 2023.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Peroleh Opini WTP, Ini Kata Menteri Basuki Hadimuljono
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan menekankan, opini BPK RI merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kesesuaian penyajian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, lanjutnya, BPK RI memberikan opini WTP atas penyajian LKPD Pemko Pematang Siantar Tahun Anggaran 2022.
Eydu berharap Opini WTP yang diraih Pemko Pematang Siantar tersebut dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Netizen pemilik akun Facebook Peduli Simalungun, dalam unggahannya pada Selasa, 23 Mei 2023 menyebut, Bupati Simalungun dan Wali Kota Pematang Siantar yang memang bertetangga secara geografi dan budaya, diminta jangan terlalu bangga dengan predikat WTP.
"Pak Bupati Simalungun dan Walikota Siantar. Tak perlu kali sama kami rakyat ini kalian WTP atau apalah istilahnya. Karena banyak kepala daerah yang meraih WTP ditangkap karena korupsi," tulisnya dikutip Opsi.
Disebutnya, Gubernur Sumatra Utara pernah meraih WTP tapi ditangkap KPK karena korupsi. Bupati Bogor ditangkap KPK karena tertangkap menyuap BPK RI Rp 1,9 miliar untuk mendapat predikat WTP.
"Yang penting untuk kami rakyat ini, jalan - jalan dan infrastruktur bagus, tidak seperti kubangan kerbau, harga pupuk subsidi bisa didapat, air PDAM tidak macet dan tidak kotor, pelayanan kesehatan di kelurahan, kecamatan, dan pelayanan publik lainnya terlayani dengan baik," ungkapnya.
"Anak-anak kami di sekolah tidak dipaksa beli atribut dan pakaian olah raga yang mahalnya tak masuk akal. Jelas ya. Jangan pongah karena WTP kalian itu," tandasnya. []
