Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Badan Gizi Nasional sepakat menandatangani Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ibu kota.
"Kali ini kita baru saja menandatangani nota kesepakatan antara BGN dengan Pemerintah DKI Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026.
Menurut Pramono, tindak lanjut dari kerja sama ini akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta seperti Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya karena ada sangkut pautnya dengan rantai pasok pangan hingga komoditas lainnya seperti daging.
"Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan yang berkaitan dengan kerjasama dengan BUMD. Ini yang tadi salah satu yang kita tangani adalah karena persoalan rantai pasok di Jakarta ini memang menjadi persoalan yang harus dikolaborasi," ucap politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
"Berkaitan dengan kebutuhan badan gizi dikelola dengan baik oleh BUMD," ujar dia lagi
Bahkan, ujar Pramono, apabila butuh pendanaan, maka BUMD lainnya yakni Bank Jakarta siap dilibatkan dalam kesepakatan kerja sama bersama BGN demi pemenuhan rantai pasok Program MBG.
"Kedua, kalau yang belum ter-cover financing-nya, silakan secara profesional Bank Jakarta saya berikan kesempatan untuk bisa menangani itu sehingga dengan kemudahan-kemudahan itu saya mengharapkan kerja sama antara BGN dengan Pemerintah PKI Jakarta akan menjadi semakin baik," tuturnya.
Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim saat ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta naik signifikan.
Semula, kata Dadan, target pembangunan SPPG sebanyak 804 unit yang tersebar di banyak titik. Ia melaporkan, saat ini sudah beroperasional 475 unit, mencakup hampir 60 persen dari target. Sementara yang dalam proses persiapan tercatat ada 566 unit.
"Jadi total sebetulnya kalau semuanya jadi ini jadi 1.041. Jadi melebihi dari target. Saya yakin ini akan cepat terealisasi dalam waktu singkat karena dua bulan lalu Jakarta termasuk yang lambat. Tetapi, dalam dua bulan terakhir menyusul bahkan ada beberapa kecamatan di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara yang awalnya kurang peminat, sekarang sudah penuh dalam waktu yang singkat," ujar Dadan.
Maka itu, ia berharap melalui kerja sama ini dapat memenuhi rantai pasok peluasan Program MBG di Jakarta.
"Kita harus menjaga agar kebutuhannya bisa terpenuhi, tapi harganya tetap bisa kita kendalikan," ujarnya.
Ia mengeklaim, BGN juga bisa mengontrol harga pangan meski di sisi bersamaan ada tekanan kenaikan harga produk atau komoditas.
"Kami instruksikan kepada SPPG agar mengolah makanan yang setara tetapi dengan bahan baku yang berbeda. Tapi kalau ada yang kurang laku kemudian kami instruksikan kepada SPPG agar membeli produk tersebut sehingga bisa naik harganya dan petani senang," ucapnya.
Maka itu, dirinya merasa perlu melakukan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, karena banyak BUMD pangan yang dapat bergerak mengamankan rantai pasok untuk menggeliatkan program MBG.
"Kerja sama hari ini adalah bagian momentum penting karena rantai pasok ini akan menjadi isu. Saya kira kita akan intens bekerja sama dengan perusahaan daerah di Jakarta. Perusahaan daerah akan memegang peranan penting dalam memenuhi rantai pasok" kata Dadan Hindayana.
