Pekalongan – Untuk langkah antisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya telah menyiapkan dana bantuan tambahan atau bantalan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dana itu diambil dari dana transfer umum (DTU) dari Pemerintah Pusat sebanyak dua persen, atau sekitar Rp 60 miliar.
“Jadi kemarin brief dari pusat coba kita back up dari daerah dengan dua persen dari dana transfer umum itu, sehingga kita bisa melengkapi yang kurang. Kalau Provinsi Jawa Tengah dua persennya kira-kira sekitar Rp60 miliar,” kata Ganjar, saat kunjungan kerja di Kota Pekalongan, Rabu 7 September 2022.
Baca juga: Luhut Yakin Ekonomi RI Menguat Pasca Jokowi Naikkan Harga BBM
Menurut Ganjar, jumlah itu masih mungkin bertambah mengingat akan ada APBD perubahan yang akan dibahas dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Ia berharap ada alokasi dari APBD perubahan, yang dikonsentrasikan untuk bantuan tambahan kepada masyarakat. Termasuk kerja yang cukup konkret adalah perbaikan rumah tidak layak huni, lengkap dengan jamban dan listrik.
“Syukur-syukur nanti karena kita mau ada APBD perubahan, kita coba konsentrasikan untuk itu. Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD, untuk meminta bahwa alokasi perubahan anggaran ini bisa meng-handle dampak dari kenaikan BBM, termasuk pengurangan kemiskinan. Kalau itu lengkap, insyaallah ini momentum untuk kita bisa memperbaiki situasi,” katanya.
Baca juga: Calon Penerima BSU, Menaker: DKI Jakarta UMP Rp 4,7 Juta Tetap Berhak Menerima
Sejauh ini, lanjut Ganjar, beberapa pekerjaan sudah dilakukan di Jawa Tengah. Misalnya, asuransi untuk nelayan, program untuk sektor pertanian, serta jaminan bagi masyarakat yang tidak ter-cover oleh BPJS melakui Kartu Jateng Sejahtera.
“Sekarang saya minta untuk di-extend (diperluas), mana saja yang belum ter-cover, mana yang terkena dampak, agar kemudian bisa kita manfaatkan lagi anggaran itu untuk mereka yang memang berhak dan tepat sasaran,” jelas Ganjar.
Perluasan itu, imbuhnya, dilakukan secara paralel dengan pendataan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Ganjar menjelaskan seluruh dinas di lingkungan Pemprov Jateng sudah diminta untuk menghitung mana saja yang ada dan belum ter-cover.
Salah satu contohnya, laporan dari Dinas PMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bahwa ada peningkatan pada sektor transportasi.
“Nah, ini pengusaha pasti akan menurunkan keuntungannya. Ojol (ojek online) saya minta betul-betul diperhatikan, karena dia yang pengguna paling banyak transportasinya, agar kemudian bisa mendapatkan jaminan. Kawan-kawan buruh juga betul-betul diperhatikan, agar mereka bisa mendapatkan kompensasi sesuai yang ada,” tandas Ganjar. []
