Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto Ahmad Sabiq mengatakan usulan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1 atau 2 tahun dikhawatirkan akan menggerus demokrasi di Tanah Air.
"Usulan penundaan pemilu tanpa alasan kedaruratan dikhawatirkan dapat menggerus demokrasi meskipun terlihat legal dan konstitusional serta dengan dalih untuk kepentingan publik," katanya Sabiq mengutip ANTARA, Jumat, 25 Februari 2022.
Selain itu, kata dia, penundaan pemilu bisa dikatakan melanggar konstitusi yang telah mengatur pelaksanaan pemilu digelar setiap lima tahun sekali.
"Meskipun konstitusi bisa diamendemenkan namun saya kira itu dikhawatirkan mengakibatkan erosi demokrasi," ujarnya.
Dia menilai persiapan dan tahapan pemilu dapat dilaksanakan di tengah upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
"Jika melihat dengan sumber daya penyelenggara pemilu dan pengalaman dalam pelaksanaan Pemilu 2019 maka seharusnya persiapan Pemilu 2024 bisa berjalan baik di tengah upaya pemulihan ekonomi," tuturnya.
Sabiq mengatakan, Pemilu 2024 akan dapat berjalan sesuai target dan harapan selama dikerjakan dengan tata kelola yang baik.
"Dengan demikian momentum perbaikan ekonomi tidak akan hilang dan kekhawatiran pembekuan ekonomi bisa disiasati agar tidak sampai terjadi pembekuan ekonomi, sambil menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024," tuturnya.
Sementara itu dia juga kembali mengingatkan sosialisasi Pemilu 2024 harus diintensifkan guna meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat.
"Masih ada waktu sekitar dua tahun untuk melakukan sosialisasi pemilu, waktunya sangat cukup sekali untuk melakukan sosialisasi dan mempersiapkan segala tahapan untuk membuat terobosan pada saat pelaksanaan," katanya.
Dia menambahkan sosialisasi pemilu perlu menyasar semua kalangan termasuk juga kelompok rentan, masyarakat yang tinggal di pedalaman dan juga generasi milenial atau pemilih pemula.
Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda selama setahun atau dua tahun.
Cak Imin mengklaim usulan itu muncul usai dirinya bertemu dengan pelaku UMKM, pebisnis, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan.
"Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.
Menurutnya usulan tersebut perlu dipertimbangkan agar momentum perbaikan ekonomi tidak terjadi stagnasi seusai pandemi menghajar Tanah Air dua tahun terakhir.
Dia menjelaskan, ada tiga persoalan yang sering muncul setiap berlangsungnya pelaksanaan pemilu.
Yang pertama, kata dia, terjadinya pembekuan agresivitas ekonomi. Selanjutnya, ketidakpastian ekonomi tiap transisi kekuasaan, dan ketiga, pemilu dikhawatirkan memunculkan ancaman konflik.
"Karena itu saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," ujarnya.[]
