Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang pada Selasa, 18 Januari 2022 kemarin.
Namun pengesahan RUU IKN menurut sejumlah elemen sipil di Tanah Air, dilakukan secara inkonstitusional. Karena DPR dan Pemerintah mengesahkan UU dalam waktu singkat dan tidak melibatkan masyarakat.
Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, penetapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah keputusan politik tanpa dasar yang jelas, tidak partisipatif, dan tidak transparan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Bahkan hingga penyusunan KLHS dan pembahasan RUU IKN dilakukan secara tertutup, terbatas, dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dari pemindahan ibu kota," kataya dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Januari 2022.
Dikatakannya, dampak pemindahan ibu kota bukan hanya dirasakan warga PPU dan Kutai Kartanegara. Tetapi warga daerah lain, seperti ASN Pemerintah Pusat yang telah lama menetap dan tinggal di Jakarta dan sekitarnya.
Baca juga: Penetapan Kaltim Sebagai Ibu Kota Negara Cacat Sejak Awal
Kemudian, warga di Sulawesi Tengah juga akan merasakan dampak kerusakan ekologi yang parah akibat pengerukan material berupa batu serta nikel sebagai bahan material yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan menunjang fasilitas yang seluruhnya mengandalkan tenaga listrik di ibu kota baru.
Problem krusial lainnya yang belum banyak diketahui publik adalah bahwa di kawasan IKN dan daerah penyangganya, seperti Balikpapan, rentan terhadap permasalahan krisis air bersih di masa depan.Persoalan ini juga ditegaskan di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IKN.
"Bukannya membatalkan, pemerintah justru mengakalinya dengan rencana membuat bendungan di beberapa daerah guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga IKN dan Balikpapan," tutur Isnur. []
