Medan - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pendeta Penrad Siagian, melakukan kunjungan ke Markas Kodam I/BB, Sumatra Utara (Sumut), pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Kepala Staf Kodam I Bukit Barisan (Kasdam I/BB), Brigjen TNI Refrizal. Ia mewakili kehadiran Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Mochammad Hasan, yang saat itu sedang melaksanakan tugas ke Pulai Telo, Nias.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu terkait keamanan, Pilkada, kriminalitas, hingga perumahan prajurit dibahas dengan mendalam.
Dukungan pada TNI dan Poin Keamanan Pilkada
Penrad memperkenalkan dirinya sebagai anggota Komite I DPD RI yang salah satu mitranya adalah sektor pertahanan dan keamanan.
"Ini adalah kunjungan pertama pasca saya dilantik, karena bagi saya berkunjung ke kodam seperti pulang ke rumah sendiri" demikian ujar senator Penrad Siagian.
Penrad mengutarakan harapannya agar institusi TNI tetap menjaga netralitas pada Pilkada mendatang.
Brigjen Refrizal memastikan bahwa pihaknya mengambil sikap netral pada kontestasi lima tahunan tersebut.
“TNI bersikap netral, tidak memihak, tidak berkampanye, atau memberikan bantuan dalam bentuk apa pun pada Pilkada," kata Refrizal.
Kebijakan lain mengenai Pilkada serentak yang disampaikan TNI meliputi penyiapan personel sebagai perbantuan keamanan, pemetaan wilayah rawan konflik, perbantuan logistik pemilu, dan optimalisasi peran satuan kewilayahan.
Isu Kriminalitas: Tanggung Jawab Negara yang Harus Dipenuhi
Penrad turut mengungkapkan keprihatinannya terkait maraknya kejahatan dan kriminalitas di Sumatra Utara yang dianggap sebagai bentuk kekalahan negara.
Menurutnya, negara memiliki kewenangan penuh untuk memaksa dan menjaga ketertiban umum, termasuk menjamin keamanan warganya.
"Kita semua punya hak untuk menuntut keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan negara, dan jika tidak dipenuhi, rakyat berhak meminta pertanggungjawaban" ujar Penrad tegas.
Konflik Agraria yang Mengancam Warga
Penrad juga menggarisbawahi berbagai konflik agraria di beberapa daerah Sumut seperti Gurilla, Simpang Gambus, dan Mandoge, yang hingga kini masih menyisakan banyak korban di pihak masyarakat.
“Rakyat tidak memiliki cukup uang, jaringan, atau pengetahuan untuk menjaga tanah mereka. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi lewat kebijakan yang berpihak pada mereka,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa penanganan konflik ini perlu dimulai dengan mendorong revisi kebijakan agraria melalui parlemen.
Penrad melanjutkan dan meminta agar pihak TNI dapat mengingatkan anggotanya dapat bekerja profesional sesuai tupoksinya.
"Karena beberapa kali saya mendapati oknum TNI dimanfaatkan oleh korporasi atau pihak lain sampai akhirnya melakukan tindakan kekerasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat. TNI lahir dari rakyat dan harus dijaga agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Tantangan di Bidang Perumahan Prajurit TNI
Penrad menyinggung soal ketimpangan antara jumlah prajurit TNI dan ketersediaan hunian yang layak di Sumatra Utara.
Brigjen Refrizal menanggapi dengan penjelasan bahwa skema pengadaan lahan untuk perumahan prajurit pernah mendapatkan hibah dari pemerintah daerah, namun dalam proses pembangunannya sering menghadapi kendala.
Dengan anggaran TNI yang terbatas, sebanyak 68% dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan modal dianggap belum memungkinkan salah satunya untuk menambah lahan perumahan prajurit.
“Kami pernah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mengikutkan skema Proyek Strategis Nasional sehingga kebutuhan ini dapat teratasi," tambah Brigjen Refrizal.
Namun, lanjutnya, hal itu acap kali mengalami kendala karena lahan belum bersertifikat atas nama TNI.
Menyoal Peran TNI dalam Pilkada Serentak
“Panglima telah menginstruksikan operasi keamanan untuk Pilkada dan melakukan gelar operasi di daerah-daerah rawan konflik. Intelijen di Kodam terus memperbarui tingkat kerawanan, dengan Kabupaten Nias Barat tercatat sebagai daerah paling rawan di Sumut,” kata Refrizal.
Kodam juga telah menyusun strategi untuk memperbantukan Polri dalam menjaga keamanan Pilkada, menyiapkan pemetaan wilayah konflik, perbantuan distribusi logistik pemilu, dan optimalisasi satuan kewilayahan
Rencana Mendorong Pemekaran Wilayah
Di penghujung diskusi, Penrad menyatakan bahwa DPD RI akan terus mendorong Presiden untuk mencabut moratorium pemekaran wilayah.
“Pemekaran daerah adalah langkah yang kami dukung sepenuhnya, dan kami akan mengawal dan mendampingi setiap proses yang diperlukan demi persiapan wilayah baru,” ujarnya dengan penuh optimisme.[]
