Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai Perda Kota Bogor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), diskriminatif, primitif, dan tidak ilmiah.
Hal itu disampaikan Peneliti ICJR Genoveva Alicia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 25 Maret 2022.
Alicia menyebut, ICJR memiliki beberapa catatan terkait perda berbahaya ini, yaitu perda ini berpotensi melanggengkan stigma terhadap kelompok minoritas seksual.
Stigmatisasi terhadap kelompok minoritas seksual ini merupakan akar penyebab terjadinya persekusi terhadap kelompok minoritas seksual.
Disebutnya, LBH Masyarakat pada 2018 mencatat setidaknya terjadi 973 kekerasan yang terjadi terhadap kelompok minoritas seksual.
Baca juga: Perda Kota Bogor Melarang Lesbian, Homoseksual dan Waria
Selain kekerasan, selama pandemi Covid-19, kelompok minoritas seksual juga terus mengalami diskriminasi.
Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) mencatat angka kekerasan terhadap kelompok minoritas seksual, khususnya transpuan meningkat dari tahun ke tahun.
Data dari Arus Pelangi pada 2019 menunjukkan adanya enam pembunuhan terhadap transpuan.
Alicia menegaskan, pemerintah seharusnya menyelesaikan dan mencegah terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual, bukan justru memperkuat stigma dan diskriminasi dengan memberikan label “penyimpangan”.
Menurutnya, orientasi seksual dan identitas gender seseorang bukanlah penyimpangan seksual dan negara sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengatur hal sedemikian rupa apalagi dengan menstigma.
"Terlebih, keberagaman orientasi seksual dan identitas gender pun ada dan diakui di dalam kebudayaan yang ada di Indonesia, misalnya kebudayaan suku Bugis yang memiliki lima buah gender," terangnya. []
