Jakarta - Wakil Presiden Ma`ruf Amin menyebut sindiran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terhadap dugaan adanya anggota DPR yang menjadi makelar kasus (markus) dapat menjadi momentum perbaikan di bidang hukum.

"Saya kira buat kita, ini adalah pelajaran. Momentum ini adalah `feed back` buat kita untuk memicu kita melakukan perbaikan dari semua unsur, eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif," kata Ma`ruf Amin di Banda Aceh, Aceh, Kamis, 30 Maret 2023.

Pernyataan Mahfud itu disampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR soal transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan, Rabu, 29 Maret 2023. Mahruf MD mengatakan ada anggota DPR RI yang sering marah ke Kejaksaan Agung (Kejagung), tetapi ujung-ujungnya menitip kasus.

Saat Mahfud menyampaikan pernyataan tersebut, dengan seketika banyak anggota DPR yang menginterupsi. Anggota DPR Komisi III menilai apa yang Mahfud sampaikan tidak berkaitan dengan topik rapat.

"Kita tidak melihat ini sebagai apa, tapi ini sebagai pelajaran penting untuk kita, momentum penting untuk melakukan perbaikan, perubahan penting," ujar Wapres.

Wapres menegaskan, perbaikan tersebut harus dilakukan semua kalangan baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

"Saya kira ini banyak keterkaitannya dan ketersangkutannya," ucap Wapres.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman melakukan interupsi. Ia meminta Mahfud MD untuk menyampaikan siapa markus yang dimaksud.

"Saya minta Pak Mahfud, apa memang benar ada data soal `markus` anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti kami tindak lanjuti," kata Habiburokhman.

"Saya sampaikan sekarang. Ingat peristiwa di kampung maling? Ustaz di kampung maling. Saya kira saya dan Pak Benny masih ada di sini. Kan saya tadi `nyebut` DPR, enggak `nyebut` Saudara," ujar Mahfud.

"Pada saat itu Jaksa Agung Abdurachman Saleh, dicecar abis-abis, ditanya seperti ini, dibilang `Bapak ini seperti ustaz di kampung maling. Bapak baik, tetapi di lingkungan Bapak jelek`. Ingat kan? Itu tanggal 17 Februari..." kata Mahfud.

Habiburokhman masih bertanya kepada Mahfud apakah ada praktik "markus" di DPR periode saat ini.

"Periode ini ada enggak?" tanya Habiburokhman.

"Saya enggak akan sebut. Saya beri contoh di DPR ada yang seperti itu," ujar Mahfud.

"Kalau ada, saya tindak lanjuti," ucap Habiburokhman.

"Nanti saya beri tahu Saudara," ujar Mahfud. (Antara)