Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyebut manuver tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) patut diwaspadai.
Ketiga ketua umum parpol itu adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Diketahui, selama tiga hari berturut-turut ketum parpol ini berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024, yang berpotensi menambah masa jabatan presiden.
Yunarto berpandangan, jika para ketum sudah "turun gunung" membuka kembali isu tersebut, artinya wacana penundaan Pemilu 2024 ini serius akan ditindaklanjuti.
"Apa yang terjadi 3 hari terakhir menjustifikasi bahwa memang ada wacana ini, yang sekarang sudah sampai ke level pemangku dan pembuat keputusan, ketua umum partai. Ini sesuatu yang pasti serius," kata Yunarto Wijaya dalam bincang-bincang yang dikutip pada Sabtu, 26 Februari 2022.
Dia mengatakan, dalam ilmu ketatanegaraan, pelanggaran terhadap konstitusi memang memungkinkan bisa dilakukan.
Akan tetapi, sangat dibutuhkan yang sangat kuat dengan tujuan besar terhadap penyelamatan negara dan rakyat.
"Belum ada argumentasi yang kuat dan solid untuk meruntuhkan hal yang paling esensial dari demokrasi, yaitu pembatasan kekuasaan. Untuk meruntuhkan alasan esensial ini dibutuhkan alasan sangat kuat," ujarnya.
Dia menegaskan, Indonesia adalah negara satu-satunya yang elite-elite politiknya menggunakan formula penundaan pemilu untuk tujuan perpanjangan kekuasaan.
Menurutnya, sejumlah negara sempat melakukan penundaan pemilu, termasuk Indonesia yang juga melakukan penundaan Pilkada Serentak 2022.
Tapi alasannya adalah karena masalah teknis akibat pandemi Covid-19 masih parah sehingga keramaian harus dihindari untuk mencegah penyebaran virus.
Kata dia, penundaan pemilu memang benar terjadi di 2020 dan 2021 tapi bukan perpanjangan kekuasaan. Sebab, alasan teknis dimundurkan berapa bulan karena pandemi Covid-19 masih parah.
"Tapi ini belum tahu kondisinya seperti apa tapi sudah bisa memastikan diundur 1-2 tahun. Artinya mereka bicara perpanjangan kekuasaan, bukan penundaan pemilu," ujarnya.
"Makanya apa yang menyebabkan penundaan pemilu? Di saat negara lain sama-sama sedang pemulihan ekonomi seperti yang dijelaskan Cak Imin, tapi tidak menempuh jalan itu," kata Yunarto menambahkan.
Lebih lanjut, Yunarto mempertanyakan klaim dari para ketum koalisi Jokowi yang menyebut perpanjangan kekuasaan adalah aspirasi dari masyarakat.
Sebab berdasarkan berbagai hasil survei, mayoritas masyarakat menolak wacana presiden tiga periode.
"Jadi pertanyaan besar, ketua-ketua umum ini menyuarakan siapa gitu. Aspirasi Jokowi kah? Kalau aspirasi Jokowi sampai terakhir yang diketahui publik, (Jokowi) menolak, bahkan menuduh ada yang menjerumuskannya," katanya.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan agar tidak menyalahkan pihak yang berasumsi bahwa penundaan pemilu disuarakan agar ketum tersebut tetap menjabat sebagai menteri dan anggota DPR RI.
Seperti diketahui, Airlangga Hartarto saat ini menjadi salah satu Menteri Koordinator di pemerintahan Jokowi. Sementara Cak Imin dan Zulhas merupakan anggota DPR RI.
"Kalau aspirasi publik, publik banyak yang menolak. Jadi jangan salahkan kalau ada yang berasumsi ini mereka lagi menyuarakan kepentingan sendiri untuk lebih lama menjadi menteri atau misalnya lebih lama menjadi anggota DPR," ucap Yunarto.
Selain itu, Yunarto juga menyinggung soal rendahnya elektabilitas ketiga ketum parpol yang menginginkan untuk maju sebagai capres tersebut.
"Atau kemudian ada yang merasa tidak siap untuk maju di Pilpres 2024 karena surveinya rendah kemudian ingin memiliki waktu lebih panjang. Kan asas praduga itu bisa kemana-mana," kata dia.
Wacana perpanjangan kekuasaan pun disebut sebagai kotak pandora yang bisa melemahkan demokrasi di Indonesia.
"Kotak pandora ini terlalu berisiko dibuka, kecuali memiliki beberapa prasyarat yang sangat ketat," ucap Yunarto.
Muhaimin Iskandar
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda selama setahun atau dua tahun.
Cak Imin mengklaim usulan itu muncul usai dirinya bertemu dengan pelaku UMKM, pebisnis, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan.
"Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.
Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menerima aspirasi masyarakat terkait keberlanjutan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Aspirasi itu didapat dalam sesi tanya jawab bersama para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru pada Kamis, 24 Februari 2022.
Dia berpandangan, keinginan masyarakat itu muncul karena merasa kebijakan Pemerintah Jokowi telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.
Kendati menerima aspirasi itu, dia mengaku belum bisa memberikan jawaban apapun yang bukan kewenangannya.
"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 Februari 2022.
"Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat," ujarnya menambahkan.
Zulkifli Hasan
Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku setuju dengan usulan Pemilu 2024 ditunda. Dia pun mengkungkap sejumlah alasan di balik keputusannya tersebut.
Zulhas menilai pemerintah Joko Widodo atau Jokowi perlu menangani berbagai sektor yang terdampak pandemi berkepanjangan ini. Kemudian dia melihat pertumbuhan ekonomi saat ini belum baik. Itu pun belum dihitung dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Yang pertama, alasannya itu pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian kesungguhan keseriusan untuk menangani. Yang kedua, yang kita ikuti, perekonomian yang belum baik, pertumbuhan kita rata-rata masih 3-3,5 persen. Situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali secara utuh," kata Zulkifli Hasan di Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Februari 2022.[]
