Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Rafli Kande meminta Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang bakal dilantik Mendagri Tito Karnavian, dapat memberikan kebijakan konkret untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
Diketahui, Mendagri Tito Karnavian akan melantik Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hari ini, Rabu, 6 Juli 2022.
"Siapa pun Pj Gubernur Aceh yang dilantik dengan kebijakan politik, bismillah dan selamat mengabdi. Ayo (berikan) kebijakan konkret supaya ekonomi bertumbuh, lapangan kerja terbuka, hidup pun sejahtera," kata Rafli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 Juli 2022.
Kendati demikian, Anggota Komisi VI DPR RI ini mengkhawatirkan beberapa hal, seperti sawah atau ladang yang kering karena kebijakan tidak berpihak pada petani.
"Hasil tangkapan nelayan yang harganya tidak terjamin. Kemudian pengelolaan sumber daya alam yang tidak maksimal dan menjurus kepada penjarahan tambang dan pengeboran ilegal yang harus ditertibkan," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, potensi generasi muda yang tidak didampingi secara serius untuk bisa mandiri sehingga pengangguran semakin bertambah.
"Tidak terkecuali dengan mereka yang tamat kuliah," tuturnya.
Kemudian, ada lagi persoalan di tengah masyarakat di mana lembaga keuangan atau perbankan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, UMKM dan prospek bisnis profesi lainnya.
Kemudian, kata putra asli Samadua ini, para pelaku seni yang tak henti berkarya, sebagai tanggung jawab pada diri dan negeri tetapi tidak pernah mendapat apresiasi yang semestinya dari pemerintah.
"Dianggap murah bahkan bisa dibilang hanya menjadi objek eksploitasi," kata Rafli.
Dia menegaskan ada pula persoalan kritis lainnya, yakni persoalan narkotika yang masuk ke kalangan masyarakat Aceh.
"Hari ini yang lebih miris lagi narkoba sudah masuk di semua kalangan seluruh Aceh, para gembong dan bandarnya leluasa merajalela bahkan dianggap sudah seperti pahlawan," ujarnya.
Dengan berbagai persoalan di atas, Rafli berpesan kepada Pj Gubernur Aceh untuk segera menyelesaikan masalah yang tengah dialami oleh masyarakat Aceh.
"Pada tuan yang diberi kuasa untuk menjabat sebagai Gubernur Aceh selama 1-2 tahun ke depan sangat punya kesempatan untuk bisa mewujudkan kemandirian Aceh yang berwibawa, baik secara politik, ekonomi, seni, budaya dan agama," tutur dia.
"Bagi kami rakyat Aceh, itulah martabat tinggi Pemerintah Indonesia," ucap Rafli menambahkan.[]
