Aceh Barat Daya - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh, H. Darmansah menyahuti keluhan pedagang di pasar rakyat Kecamatan Manggeng soal mahalnya harga sewa kios.
Bertemu para pedagang, Pj Bupati Darmansah menerima keluhan bahwa harga sewa kios terlalu mahal yakni di kisaran Rp 4 juta lebih dalam satu tahun dan ini dinilai masyarakat mahal.
Akibatnya, puluhan kios tidak ada yang menyewa. Warga pedagang enggan menyewa untuk menjual dagangannya karena tingginya harga sewa.
Mendapati keluhan itu, Pj Abdya ini memerintahkan Camat Manggeng yang ikut dengan rombongan untuk menurunkan harga sewa menjadi Rp 3 juta untuk kios yang berposisi strategis seperti di depan dan harga sewa untuk kios yang di belakang menyesuaikan atau lebih rendah.
"Kedatangan kita untuk menyahuti keluhan masyarakat. Dan kita menganggap ini mahal jadi harus diturunkan menjadi Rp 3 juta untuk satu tahun," kata Pj bupati Darmansah saat berada di pasar Manggeng, Jumat, 26 Agustus 2022.
Menurutnya, pasca badai Covid-19 berlalu tentu saat ini sedang dalam proses perbaikan ekonomi. Dan sudah sepatutnya pemerintah mengambil peran yakni dengan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi.
"Maka ini harus diturunkan. Bagaimana masyarakat bisa membayar sewa kalau pembeli tidak ada. Ini juga patut kita pikirkan. Biarlah harga murah tapi semua kios ada yang sewa, dari pada mahal tapi cuma tiga kios yang ada penyewanya," ujarnya.
Kemudian, dia juga mencarikan solusi soal pasar sayur yang belum digunakan para pedagang setempat. Solusi Pj adalah dengan memberikan sewa gratis selama satu tahun dan dirinya juga akan ikut membersihkan pasar sebelum nantinya digunakan para pedagang setempat.
"Kita gratiskan sewa selama 1 tahun, namun, sebelum digunakan kita gotong royong dulu agar bersih. Kita juga akan pikirkan masalah aliran air dan listrik," tuturnya.
Pantauan Opsi, tinjauan ini dilakukan Pj Bupati Abdya Darmansah bersama Sekda Salman Alfarisi, Asisten l Musawir, Camat Manggeng Hamdani, Kepala Dinas Perindakop Amrizal, anggota DPRK dari PPP Hamdani, dan sejumlah masyarakat lainnya.[]
