News Kamis, 06 Februari 2025 | 10:02

Pj Wali Kota Cirebon Sukses Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan

Lihat Foto Pj Wali Kota Cirebon Sukses Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi (kiri).
Editor: Yohanes Charles

Cirebon – Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, resmi meraih gelar Doktor setelah berhasil menjalani ujian sidang terbuka di Program Doktor Ilmu Pemerintahan di ruang sidang Gedung Sekolah Pascasarjana IPDN Kampus Jakarta, Selasa 4 Februari 2025.

Pencapaian ini menjadi momen bersejarah dalam perjalanan karier akademik Pj Wali Kota Cirebon. 

Disertasi yang ditulis oleh Pj Wali Kota berjudul "Implementasi Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit di Provinsi Jawa Barat".

Karya ilmiah ini menjadi kontribusi nyata bagi dunia akademik, sekaligus memberikan wawasan baru terkait pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan, khususnya dalam penerapan sistem merit. Disertasi tersebut juga mencerminkan komitmen Agus untuk memajukan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil yang lebih baik.

Ujian sidang terbuka dipimpin oleh Ketua Sidang, Hadi Prabowo, yang turut didampingi oleh sejumlah oponen ahli ternama, seperti Mansyur Achmad, Ahmad Averus, Layla Kurniawati, Megandaru W Kawuryan dan Yuddy Chrisnandi. 

Selain itu, sidang juga dihadiri oleh tiga promotor yang turut membimbing Pj Wali Kota selama proses studi, yakni Ilham, Hyronimus Rowa, dan Marja Sinurat.

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan studinya. Ia mengungkapkan rasa syukur atas doa dan dukungan yang terus mengalir, baik dari keluarga, kolega, maupun masyarakat.

“Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung, sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini dengan baik,” ungkapnya dengan penuh rasa haru.

Lebih lanjut, ia juga berharap disertasinya dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pemangku kebijakan dalam mengakselerasi reformasi birokrasi, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Ia mengungkapkan, hasil dari disertasi tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif dalam perbaikan sistem manajemen aparatur sipil negara yang lebih berbasis merit, demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik.

Meskipun meraih gelar doktor merupakan pencapaian akademik yang luar biasa, Pj Wali Kota Cirebon menegaskan bahwa gelar tersebut bukan semata-mata untuk meraih status akademis, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

"Gelar doktor ini bukan sekadar simbol, tetapi sebuah amanah untuk terus memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan,” tuturnya.

Di hadapan seluruh peserta sidang, Agus juga menyampaikan pesan yang menggugah. Ia mengutip sebuah pepatah yang mengatakan, "Ilmu tanpa amal adalah kosong, amal tanpa ilmu adalah buta. Ilmu dan amal adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan." Pj Wali Kota menegaskan bahwa ilmu yang diperoleh harus diwujudkan dalam amal nyata yang bermanfaat bagi orang banyak.

Lebih jauh lagi, ia mengutip kata-kata bijak dari Syaikh Abdurrahman bin Qasim yang menyatakan bahwa “Amal adalah buah dari ilmu.” Menurutnya, ilmu itu diibaratkan seperti pohon yang menghasilkan buah berupa amal. Dengan kata lain, ilmu yang diperoleh harus digunakan untuk menghasilkan karya dan tindakan yang nyata demi kebaikan bersama.

“Saya bertekad untuk mengamalkan ilmu yang telah saya peroleh, bukan hanya sebagai teori, tetapi dalam tindakan nyata yang bisa memberikan kemajuan bagi bangsa, negara, serta khususnya bagi Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat,” tambahnya. 

Ia berharap dengan gelar doktor ini, dirinya dapat terus memberi kontribusi yang signifikan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi.

Agus berharap melalui disertasi dan ilmunya, dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan aparatur sipil negara dan birokrasi yang semakin profesional. Dengan begitu, pelayanan publik di Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan bisa lebih optimal, transparan, dan berkualitas. []

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya