Jakarta – Kementerian Keuangan RI baru saja menggelar Konferensi Pers terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.
Salah satu poin yang disorot adalah penerimaan pajak yang hanya mencapai 97,2% dari target, menandai kegagalan pertama dalam tiga tahun terakhir untuk memenuhi target tersebut.
Selain itu, defisit APBN 2024 tercatat mencapai Rp 507,8 triliun atau setara dengan 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menilai bahwa pemerintahan baru akan menghadapi tantangan berat akibat beban keuangan yang terus meningkat.
“Tambahan defisit APBN ini tentu akan menambah utang baru, dan nantinya pemerintahan baru harus membayar pokok serta bunganya,” ujar Anis dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.
Sebagai Ketua Bidang EKUIN DPP PKS, Anis juga mengungkapkan tren historis defisit APBN terhadap PDB Indonesia dari masa ke masa.
Menurutnya, angka defisit di era pemerintahan sebelumnya terus meningkat, bahkan sebelum pandemi.
“Rata-rata defisit pada periode 2000-2004 hanya -1,75%, kemudian periode 2005-2009 turun menjadi -0,80%. Namun, di dua periode pemerintahan Jokowi, defisit melonjak tajam dengan rata-rata -2,32% pada 2015-2019 dan -3,39% pada 2019-2024,” jelas Anis.
Ia berharap pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto mampu membalikkan tren negatif ini.
Anis juga menyoroti klaim Kemenkeu yang menyatakan pendapatan negara tumbuh positif.
Ia menilai bahwa secara historis, rasio Pendapatan Negara atas PDB justru menunjukkan tren penurunan.
“Pada 2014, rasio Pendapatan Negara terhadap PDB berada di angka 14,57%. Namun, di tahun 2024, rasio tersebut turun menjadi 12,50%,” katanya.
Menurutnya, salah satu penyebab utama penurunan penerimaan pajak adalah tekanan dari gejolak global dan harga komoditas yang melemah.
Di sisi lain, fundamental ekonomi domestik dinilai belum mengalami perbaikan yang signifikan.
“Terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut mengindikasikan lemahnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan penghasilan yang stagnan dan turunnya pendapatan selama 2024,” ungkapnya.
Legislator PKS ini menekankan bahwa pemerintahan baru perlu fokus pada stabilisasi ekonomi untuk memaksimalkan penerimaan negara.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya menutup kebocoran pajak di sektor-sektor strategis seperti sawit, tambang, dan sumber daya alam lainnya.
“Jika pemerintah baru mampu menambal kebocoran dan memperkuat pengelolaan pajak, maka penerimaan negara akan lebih optimal. Stabilitas ekonomi juga perlu diprioritaskan agar daya beli masyarakat meningkat,” tegas Anis.[]
