Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, menegaskan pentingnya mempertahankan sistem pembayaran nasional seperti QRIS dan GPN sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan menyusul kritik dari United States Trade Representative (USTR) terhadap kebijakan sistem pembayaran digital Indonesia.

“Jangan sampai kedaulatan ekonomi dan keuangan yang kita bangun dengan susah payah dikorbankan demi kepentingan negara lain,” ujar Anis, Kamis, 24 April 2025.

USTR dalam laporan tahunan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 menyebutkan bahwa kebijakan sistem pembayaran Indonesia menimbulkan hambatan dagang, karena tidak transparan dan tidak memberikan ruang bagi pelaku internasional untuk menyampaikan pendapat.

Anis menanggapi dengan tegas. Menurutnya, QRIS dan GPN adalah hasil kerja keras Bank Indonesia dan pelaku sistem pembayaran dalam negeri.

Keduanya telah terbukti memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha nasional, termasuk UMKM, terutama selama pandemi.

“QRIS telah digunakan dari kafe, toko, pedagang kaki lima, hingga layanan parkir dan donasi. Sistem ini memudahkan transaksi contactless yang kini menjadi kebutuhan,” tegasnya.

GPN, lanjutnya, telah menciptakan integrasi sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Sejak diluncurkan pada 2017, GPN memungkinkan masyarakat melakukan transaksi lintas bank melalui ATM dan EDC dengan lebih efisien.

Legislator PKS yang juga duduk di Komisi XI DPR RI ini mendukung langkah pemerintah dalam negosiasi dengan Amerika Serikat terkait isu tarif.

Namun, ia mengingatkan bahwa proses negosiasi tidak boleh melupakan kepentingan nasional.

“Negosiasi harus adil, setara, dan saling menghormati kedaulatan ekonomi masing-masing negara,” ujarnya.

Ia juga menekankan, pemerintah harus berhati-hati agar tidak tunduk pada tekanan internasional yang bisa melemahkan sistem keuangan dalam negeri.[]