Jakarta - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak saat ini kian marak, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) per Rabu, 15 Juni 2022, terdapat 170.018 hewan ternak yang terserang PMK dengan rincian 18 provinsi yang tersebar di 190 kota dan kabupaten.
Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan pun meminta Pemerintah untuk turut memberikan perhatian bagi para peternak skala rumahan.
"Di desa-desa, banyak masyarakat yang beternak sapi atau kambing di rumahnya. Peternakan skala rumahan ini juga harus mendapat perhatian dari pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran PMK," kata Daniel dalam keterangannya, Jumat, 17 Juni 2022.
Saat ini, pemerintah sedang berupaya memutus mata rantai penyebaran PMK melalui program vaksinasi untuk hewan-hewan yang belum terpapar PMK. Dia meminta, vaksinasi juga menyasar sapi atau kambing yang diternak warga di rumahnya.
"Vaksinasi di peternakan besar memang sangat penting dilakukan. Tapi kita tidak boleh melupakan peternak skala kecil. Karena di desa-desa, sapi atau kambing adalah investasi kehidupan rakyat," ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengusulkan agar suku Dinas Pertanian untuk masuk ke desa-desa melakukan pengecekan dan vaksinasi terhadap sapi ternak warga dan segera melakukan pengobatan apabila ditemukan ada sapi yang sakit.
Lebih lanjut, dalam hal ini pemerintah juga melakukan sosialisasi serta edukasi hingga tingkat bawah. Penyebaran PMK sudah banyak membuat masyarakat ketakutan.
"Kasihan warga kalau sampai sapi-sapi yang menjadi investasi kehidupan mereka mati akibat kurangnya antisipasi dan penanganan. PMK jangan sampai merugikan rakyat kecil," katanya.
Di sisi lain, dia berharap adanya percepatan program vaksinasi untuk hewan ternak. Indonesia sendiri masih harus mengimpor vaksin PMK dari negara lain, sementara jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk melawan penyakit ini minimal 80 persen dari populasi terjangkit.
"Maka kami mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian agar bekerja sama dengan lembaga penelitian, akademisi hingga pihak swasta untuk mengembangkan vaksin PMK sehingga kita tidak perlu lagi tergantung dengan negara lain," tuturnya.
Daniel juga mengingatkan Kementan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/instansi terkait lain dalam penanganan PMK.
Ia menyebut, penyebaran PMK dapat berdampak terhadap produksi turunan sapi yang pastinya mempengaruhi perekonomian daerah maupun nasional.
"Contohnya seperti produksi susu atau daging kemasan. Kita harus pikirkan bagaimana solusi terbaik karena tentunya PMK membuat hasil produksi turunan sapi juga menurun. Harus disiapkan langkah darurat apabila masalah PMK sudah semakin besar," ucap Daniel.
Dia menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah stamping out atau pemusnahan hewan yang terjangkit untuk memutus mata rantai penyebaran PMK. Apalagi sebentar lagi hari raya Iduladha segera tiba.
"Berbarengan dengan percepatan vaksinasi, stamping out bisa menjadi salah satu upaya tambahan dalam menghentikan penyebaran virus yang menyebabkan PMK jelang Iduladha," tuturnya
Pemerintah juga diminta untuk memberikan kompensasi bagi warga pemilik ternak yang dimusnahkan. Ddia menilai, stamping out juga akan menenangkan kekhawatiran warga yang hendak berkurban saat Iduladha nanti.
"Teman-teman umat Muslim saya rasa akan lebih tenang jika mengetahui tidak ada lagi hewan ternak yang terjangkit PMK. Tapi pemilik sapi yang dipotong harus menerima ganti rugi dari pemerintah sehingga tidak mengalami kerugian," kata dia.
Daniel mengatakan, PMK pada ternak harus cepat diatasi karena penyebaran penyakit itu telah membuat harga hewan ternak anjlok, khususnya di daerah penghasil sapi.
Dia juga menilai pemusnahan hewan ternak yang terkena PMK akan menghentikan kerugian yang lebih besar.
"Kalau PMK tidak cepat diselesaikan, efek dominonya akan banyak. Ini justru akan merugikan perekonomian nasional di tengah upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19," katanya.
Distribusi hewan dikhawatirkan juga menyebabkan peternak kewalahan, apalagi dengan adanya pembatasan lalu lintas sapi atau lockdown dari daerah yang terpapar PMK.
Dia mengatakan, banyak peternak yang gelisah akibat sapi miliknya masih terkatung-katung di pelabuhan akibat kebijakan tersebut.
"Perdagangan di internal wilayah akan lesu jika masalah PMK berkepanjangan. Sekarang muncul fenomena para blantik atau pembeli ternak yang menawar dan membeli sapi dengan harga murah sehingga membuat peternak merugi. Ini harus jadi perhatian bersama," ucapnya.[]
