Makassar - Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menindak lanjuti perintah Kepala Kepolisian Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dengan adanya Pungli.
Polda Sulsel langsung menyikapi perintah tersebut dengan menegaskan ke suluruh jajaran Polda Sulsel agar setiap pelayanan publik diharapkan tidak melakukan Pungli kepada masyarakat.
Pelayanan publik seperti pembuatan SIM baru dan perpanjangan SIM , pelayanan di Samsat, SKCK dan pelayanan masyarakat lainnya diharapkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Komang Suartana, mengatakan pihaknya telah berupaya menghadirkan sistem pelayanan yang transparan dan bebas dari Pungli di Samsat, SKCK dan Pelayanan Masyarakat lainnya, sejumlah informasi untuk mencegah tindakan Pungli pun telah dilakukan.
"Penerapan aturan pelayanan sesuai mekanisme dengan percepatan kepada wajib pajak, di tiap loket sudah tertera jumlah biaya pembayaran yang harus dibayarkan oleh pemohon sesuai PNBP, dan informasi yang tertera itu diharapkan menjadi acuan warga dalam setiap pengurusan dan juga diharapkan kepada masyarakat agar tidak menggunakan calo dalam setiap pelayanan Publik diminta untuk tidak membayar di luar ketentuan yang ada," ucap komang, Rabu 26 Oktober 2022.
Lebih lanjut Komang mengatakan, dari pimpinan Polda Sulsel pun telah menegaskan akan memberikan tindakan kepada anggota yang terbukti melakukan pungli, bahwa tidak dibenarkan anggota melakukan pungutan liar.
Kalau pun ada yang terjadi itu adalah oknum dan akan ditindak secara tegas, dan silahkan menghubungi nomor kontak Dumas Itwasda: 0895-3367-15001, email: dumasanwasitwasda03@gmail.com dan Bidpropam: 089-532-5823970, email: yanduanpoldasulsel@gmai.com dan IG resmi: humas_polda_sulsel. []
