News Senin, 28 Maret 2022 | 21:03

Polri Pastikan Kebutuhan Logistik dari Produk Lokal: 98 Persen Dalam Negeri

Lihat Foto Polri Pastikan Kebutuhan Logistik dari Produk Lokal: 98 Persen Dalam Negeri Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. (Foto:Opsi/Humas Polri)

Jakarta - Polri memastikan anggaran belanja untuk barang-barang di Korps Bhayangkara sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Polri juga mengaku selalu mendukung program pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sebagian besar kebutuhan Polri menggunakan produk dalam negeri. Menurutnya, persentase anggaran belanja yang dikeluarkan untuk produk dalam negeri mencapai 98 persen.

Dia menuturkan, alokasi anggaran tersebut sesuai dengan standar dari Kemenko Maritim dan Investasi. Target dari Kemenko Maritim dan Investasi untuk hal tersebut sebesar 40 persen.

"Sebagian besar belanja barang-barang Polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98 persen. Polri menggunakan produk dalam negeri yang sesuai target dari Kementerian Marinves kan 40 persen belanja barang itu harus dibelanjakan untuk produksi dalam negeri. Polri sudah melampaui itu," kata Dedi di Kompleks Universitas Paramadina, Senin, 28 Maret 2022.

Dia menjelaskan, sebanyak 2 persen dari alokasi anggaran diperuntukkan membeli sejumlah perlengkapan di luar negeri karena belum ada produsen dalam negeri yang membuat perlengkapan tersebut. 

Kebutuhan yang dimaksud, yakni baju untuk Tim Penjinak Bom (Jibom) dengan keamanan standar tinggi.

"Masih ada yang dibeli di luar negeri hanya 2 persen yang belum diproduksi di dalam negeri, yaitu peralatan Jibom. Baju bom itu standar keamanan tinggi dan itu kan pengadaannya untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 provinsi di Polda," ujarnya.

Selain Jibom, lanjutnya, masih ada Unit KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif) yang memerlukan standar serupa. Sebab, baju tersebut memerlukan ketahanan radiasi yang mumpuni.

"Baju-baju yang tahan radiasi itu yang memproduksi orang-orang atau negara-negara yang pernah berurusan dengan radiasi nuklir karena ini menyangkut keselamatan tinggi anggota," ucap Dedi.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya